counter

Asosiasi harapkan jasa keuangan dukung pembiayaan ekspor kayu

Asosiasi harapkan jasa keuangan dukung pembiayaan ekspor kayu

Pabrik pembuatan kayu lapis plywood. ANTARA/Syaiful Arif

APHI dalam waktu dekat akan menerbitkan Roadmap Pembangunan Hutan Produksi
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengharapkan adanya dukungan pembiayaan dari sektor jasa keuangan agar proyeksi tambahan ekspor produk kayu sebesar 1,68 miliar dolar AS bisa tercapai.

Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menekankan perlunya dukungan dari sektor jasa keuangan untuk mendongkrak kinerja ekspor produk kayu.

APHI dalam waktu dekat akan menerbitkan Roadmap Pembangunan Hutan Produksi yang berisikan data dan informasi usaha sektor kehutanan.

"Kami berharap data dan informasi yang ada di dalamnya dapat dijadikan sebagai acuan Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan dalam penyaluran pembiayaan untuk usaha kehutanan," kata Indroyono di Jakarta, Kamis.

Ekspor produk kayu olahan Indonesia menunjukkan tren peningkatan beberapa tahun belakangan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ekspor produk kayu olahan periode 2016-2018 berturut-turut sebesar 9,26 miliar dolar AS, 10,94 miliar dolar AS, dan 12,17 miliar dolar AS.

Meski demikian, analisis yang dilakukan APHI pada semester pertama 2019 menemukan tren penurunan nilai ekspor untuk sejumlah produk kayu, yakni kayu pertukangan (woodworking) dan kayu lapis (plywood).

Menurut dia, produk kayu yang masih potensial digenjot ekspornya adalah kayu gergajian berbasis kayu alam dari Papua dan Papua Barat, ekspor kayu olahan berbasis kayu alam dengan perluasan penampang, ekspor plywood kayu alam dan ekspor kayu olahan berbasis hutan tanaman.

Oleh karena itu, sejumlah deregulasi kebijakan diperlukan, di antaranya revitalisasi industri pengolahan kayu dalam negeri yang dapat memanfaatkan limbah kayu berdiameter kecil dari hutan alam maupun hutan tanaman.

Selain itu diperlukan penguatan sektor hulu dan hilir kehutanan melalui insentif kemudahan pembangunan industri on-farm  skala kecil untuk pengolahan hasil hutan tanaman.

Sementara itu, Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) OJK  Enrico Heryantoro menyatakan ada fenomena pertumbuhan kredit untuk sektor kehutanan. Meski demikian, tidak ada proyek baru yang muncul.

Enrico menyebutkan pembiayaan yang disalurkan ke sektor kehutanan per Juni 2019 sudah mencapai Rp324 miliar.

"Dari nilai tersebut 85 persen untuk modal kerja, tapi tidak terlihat munculnya proyek baru," kata Enrico.

OJK melihat beberapa bank besar dan BUMN selama ini mengandalkan pada debitur inti yang besar (korporasi). Pengamatan OJK juga melihat tidak ada upaya untuk mencari debitur baru.

Enrico menjelaskan bahwa GKKT- OJK merupakan unit kerja baru di OJK yang ditugasi untuk mencari terobosan-terobosan kebijakan yang diperlukan dalam kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti saat ini, dengan adanya defisit neraca perdagangan.

Baca juga: Pengusaha mebel usulkan SVLK tidak berlaku untuk ekspor ke AS
Baca juga: Pemerintah bidik peluang ekspor mebel imbas perang dagang

Baca juga: APHI genjot ekspor tekan defisit neraca berjalan perdagangan

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar