counter

Direktur BPIP: Pro-kontra ketua KPK baru jangan sampai memperlemah KPK

Direktur BPIP: Pro-kontra ketua KPK baru jangan sampai memperlemah KPK

Direktur Analisis dan Sinkronisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ani Purwanti (pertama kanan) berfoto bersama sepupu ibu negara pertama, Fatmawati, Marwan Amanadin (kedua kanan) dan kerabat Ibu Fatmawati, Razionova Gafoer (tengah kanan), Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina (tengah kiri), Direktur Hubungan Antarlembaga dan Kerjasama BPIP, Elfrida Herawati (kedua kiri) dan Direktur Pembudayaan BPIP, Irene Camelyn Sinaga (pertama kiri) dalam kegiatan Menyusuri Ajar Ibu, Dialog dan Metalog Antargenerasi Kalangan Perempuan yang digelar di Kota Bengkulu, Jumat (13/9/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Bengkulu (ANTARA) - Direktur Analisis dan Sinkronisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ani Purwanti, meminta pro-kontra atas terpilihnya Inspektur Jenderal Firli Bahuri sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi jangan sampai memperlemah lembaga antirasuah itu.

"Jangan memperlemah KPK meskipun masih ada yang komplain," kata Ani di Bengkulu, Sabtu.

Presiden dalam hal ini mungkin bisa mengakomodir dengan hak prerogatifnya setelah melihat dan mendengar, ternyata aturan yang sudah dijalankan itu tetap ada ketidakpuasan.

Baca juga: Anggota DPR usulkan Presiden segera lantik pimpinan KPK
Baca juga: Wali Kota Surakarta dukung revisi UU KPK
Baca juga: Djarot: Revisi UU KPK bagian dari membangun pemerintahan bersih


"Nah, mungkin Presiden bisa mengakomodir dengan hak prerogatifnya misalnya," ujar dia.

Seleksi pimpinan KPK yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemungutan suara sudah menggambarkan sila keempat dari Pancasila.

Sila keempat bertuliskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Menurut dia, kalau memang dikaitkan dengan Pancasila, maka prosedur yang dijalani dengan meminta pendapat DPR itu sudah sesuai aspek demokrasi.

Ia menambahkan banyak sekali regulasi sekarang yang pada akhirnya harus mendapat pertimbangan DPR dan meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

"Itu sudah aspek demokrasi, sehingga tidak sewenang-wenang. Kita tidak mempunyai kekuatan yang mutlak sebenarnya. Jadi, sepanjang itu dijalankan dengan prosedur yang benar maka hasilnya harus dihormati," ujar Ani.

Sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi padahal masa purnabaktinya baru berakhir pada Desember 2019.

Ketua KPK jilid IV, Agus Rahardjo menyatakan pihaknya akan menunggu perintah Presiden apakah masih akan dipercaya sampai bulan Desember 2019.

"Dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa, terus terang kami menunggu perintah itu," ucap Agus didampingi dua Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang serta Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Baca juga: Pimpinan KPK serahkan mandat, Pengamat: Mundur secara tidak langsung

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aksi damai menolak dan mendukung Revisi UU KPK di Batam

Komentar