Masih terjadi, penangkapan ikan gunakan bom di Sultra

Masih terjadi, penangkapan ikan gunakan bom di Sultra

Ilustrasi--Barang bukti berupa bom ikan (ANTARA FOTO/Adhitya Hendra) (ANTARA FOTO/Adhitya Hendra/)

Pelaku yang disinyalir dari luar daerah Buton Utara bebas seolah tanpa pengawasan
Kendari (ANTARA) - Kalangan nelayan Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengaku resah akibat ulah penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom rakitan yang makin marak terjadi di daerah tersebut.

Ketua kelompok Nelayan Memancing Buton Utara, Sudarwin melalui telepon dari Kendari, Senin, mengatakan aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak terjadi di berbagai titik di wilayah tersebut.

"Kenyataannya pelaku yang menangkap ikan menggunakan bahan peledak terjadi di berbagai titik di wilayah perairan Buton Utara. Pelaku yang disinyalir dari luar daerah Buton Utara bebas seolah tanpa pengawasan," kata Sudarwin.

Baca juga: Susi Pudjiastuti geram bom ikan masih diperjualbelikan bebas

Pada Selasa (10/9) lalu, ketika sedang melaut, ia menyaksikan aksi pengeboman ikan yang menggetarkan perairan Kulisusu Utara.

Beberapa jam sebelumnya bom rakitan memporak-porandakan karang di perairan Waode Buri dan pesisir Lantagi dengan kapal yang sama.

Sudarwin mengatakan suatu saat komunitas pemancing berdiskusi tentang maraknya bom ikan di salah satu rumah warga di Kecamatan Kulisusu. Pembicaraan sontak terhenti karena ledakan yang menggentarkan di perairan teluk Kulisusu.

Komunitas pemancing Buton Utara berharap penangkapan ikan menggunakan bahan peledak mendapat perhatian serius dari instansi terkait agar kelestarian lingkungan laut terjamin untuk anak cucu.

Kepala Bidang Sumber Daya Perikanan dan Peningkatan Daya Saing, Dinas Perikanan Buton Utara La Ode Arlin Mukmin, mengakui penangkapan ikan menggunakan bahan peledak meresahkan namun pihaknya tidak dapat berbuat banyak.

Menurut dia pengawasan sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil dari garis pantai dan selebihnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, Dinas Perikanan Buton Utara selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra karena aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak membutuhkan penanganan serius.

Baca juga: KKP apresiasi deklarasi nelayan hentikan bom ikan
Baca juga: Polisi memburu pelaku teror bom ikan di Lumajang

 

Pewarta: Sarjono
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar