Mantan pimpinan KPK: Sebaiknya revisi UU KPK ditunda

Mantan pimpinan KPK: Sebaiknya revisi UU KPK ditunda

Mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean (kiri), Erry Riyana Hardjapamekas (kedua kiri), Taufiqurrahman Ruki (kedua kanan) dan Chandra Muhammad Hamzah (kanan) memberikan keterangan terkait polemik revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

Pembahasan mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu-buru karena berpontesi memunculkan hal yang tidak baik. Perlu dengan tenang dan objektif, ucap Chandra
Jakarta (ANTARA) - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas menyatakan sebaiknya pembahasan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) ditunda.

"Pimpinan menyampaikan ke kami dan kami sepakat bahwa RUU KPK itu kalau bisa ditunda," kata Erry saat jumpa pers usai bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sementara itu, dalam kesempatan sama, mantan pimpinan KPK lainnya Taufiequrachman Ruki juga mengharapkan pembahasan revisi UU jangan terburu-buru.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemerintah sedang bertarung dengan DPR bahas RUU KPK

"Melalui forum ini mudah-mudahan Presiden dan para menteri yang terlibat daalm perumusan RUU KPK, para anggota DPR yang terlibat dalam pansus mendengar bahwa kami berharap pembahasan itu jangan terburu-buru diperbanyak menyerap aspirasi," ucap Ruki.

Sementara itu, Chandra M Hamzah mantan pimpinan KPK lainnya juga sependapat bahwa pembahasan revisi UU itu harus dilakukan dengan objektif.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti karena tidak ada negara maju yang tingkat korupsinya tinggi, jadi ini komitmen kita bersama. Pembahasan mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu-buru karena berpontesi memunculkan hal yang tidak baik. Perlu dengan tenang dan objektif," ucap Chandra.

Baca juga: Agus: KPK akan kirim surat ke DPR terkait revisi UU KPK

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan lembaganya akan mengirimkan surat kepada DPR RI soal permasalahan revisi UU KPK tersebut.

"Hari ini, pimpinan juga akan mengirimkan surat kepada DPR sebagai terakhir yang membahas (revisi UU KPK) ini, nanti segera kami kirim," ucap Agus.

Baca juga: Revisi UU KPK, Ketua KPK akui ada undangan temui Presiden

Dengan adanya surat tersebut, kata dia, diharapkan lembaganya masih mempunyai kesempatan untuk ikut dalam pembahasan revisi UU KPK tersebut.

"Mudah-mudah kita masih mempunyai kesempatan untuk ikut bicara untuk menentukan UU tadi," ungkap Agus.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden pastikan tidak terbitkan Perppu KPK

Komentar