counter

BPK sampaikan IHPS dan LHP semester pertama 2019 ke DPR RI

BPK sampaikan IHPS dan LHP semester pertama 2019 ke DPR RI

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) tiba di lokasi penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2018 dan ikhtisar hasil pemerikaan semester (IHPS) kedua 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29-5-2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester pertama 2019 kepada pihak DPR RI dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa IHPS Semester I 2019 memuat ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 651 LHP keuangan, empat LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu.

Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa pihaknya menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester pertama tahun ini.

Ia menyebutkan jumlah tersebut meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp9,68 triliun, serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp676,81 miliar.

Baca juga: BPK masih mengaudit pengadaan alutsista di Kemhan

Pada Semester I 2019, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas satu laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), 85 LK kementerian lembaga (LKKL), satu LK bendahara umum negara (LKBUN), 18 LK pinjaman dan hibah luar negeri, 542 LK pemerintah daerah (LKPD) 2018, serta empat LK badan lainnya.

Sementara itu, laporan keuangan BPK 2018 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2018 menyatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP juga diperoleh 81 LKKL, termasuk LK BPK dan satu LKBUN.

Empat LKKL lainnya memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan satu LKKL mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (TMP).

Jumlah LKKL yang mendapat opini WTP mengalami peningkatan dari 65 persen (56 LKKL) pada tahun 2015, menjadi 94 persen (82 LKKL) pada tahun 2018.

"Artinya, Pemerintah mendekati target opini WTP pada sasaran pokok pembangunan tata kelola reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam RPJMN 2015—2019 sebesar 95 persen pada tahun 2019.

Baca juga: Presiden Jokowi akan tindaklanjuti rekomendasi BPK

Terkait dengan opini pada LK pinjaman dan hibah luar negeri, 17 LK mendapat opini WTP dan satu LK mendapat opini WDP, sedangkan 542 LKPD pada tahun 2018, BPK memberikan 443 opini WTP (82 persen), 86 opini WDP (16 persen), dan 13 opini TMP (2 persen).

Pada hasil pemeriksaan atas empat laporan keuangan badan lainnya pada tahun 2018, yaitu LK tahunan BI, LK OJK, LK LPS, dan LK badan pengelola keuangan haji, dia menyatakan bahwa seluruhnya mendapat opini WTP.

Adapun hasil pemeriksaan kinerja pada semester ini yang dilakukan BPK, antara lain, mengungkapkan efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan telah cukup efektif.

Ia juga mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian pada tahun 2016 s.d. Semester I 2018 kurang efektif.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar