Kalteng darurat asap, mahasiswa minta Jokowi datang

Kalteng darurat asap, mahasiswa minta Jokowi datang

Ratusan mahasiswa dari UPR dan Unkrip saat menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah terkait karhutla di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Selasa (17/9/2019). ANTARA/Muhammad Arif Hidayat

Palangka Raya (ANTARA) - Mahasiswa di Kalimantan Tengah meminta agar Presiden Joko Widodo datang langsung ke Palangka Raya dan sejumlah daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan.

"Presiden Joko Widodo jangan hanya ke Riau, namun seharusnya juga datang ke Kalteng," kata Wakil Presiden BEM Universitas Palangka Raya (UPR) Wawan Novardo di Palangka Raya, Selasa.

Hal itu diungkapkan saat ratusan mahasiswa dari UPR dan partisipan dari Universitas Kristen Palangka Raya mendatangi Kantor Gubernur Kalteng untuk menyampaikan tuntutan mereka terhadap pemerintah terkait karhutla yang terjadi saat ini.
Baca juga: Sekolah diliburkan, pelajar jangan beraktivitas di luar rumah

Presiden dituntut untuk berlaku adil, yakni tidak hanya mengunjungi Riau saja, namun juga ke Kalteng dan melihat secara langsung karhutla yang terjadi hingga mengakibatkan kabut asap yang kian pekat dan merugikan masyarakat.

"Ketika kabut asap pekat menyelimuti Kalteng mana beliau, beliau hanya mengunjungi Riau. Kalteng juga bagian dari Indonesia," tegasnya.

Adapun sejumlah tuntutan mahasiswa, diantaranya pemerintah harus serius dan melaksanakan langkah nyata dalam menangani karhutla, serta membuat program pencegahan agar bencana tersebut tidak menjadi agenda tahunan.
Baca juga: Palangka Raya perpanjang status siaga karhutla

Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan mitigasi atau serangkaian upaya untuk mengurangi risiko karhutla dan mendesak pemerintah daerah menerbitkan perda terkait karhutla dan pengawasan lahan.

Selanjutnya, pemerintah juga dituntut memberikan pembelajaran dan pembinaan kepada masyarakat tentang pembakaran maupun pembukaan lahan, sehingga masyarakat dan utamanya peladang tidak dijadikan 'kambing hitam' atas terjadinya karhutla.

Lebih lanjut Wawan menjelaskan, pihaknya juga menuntut pemerintah maupun aparat penegak hukum mampu mengungkap dalang di balik pembakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini, hingga menindaknya sesuai aturan yang berlaku.

"Kami harapkan tuntutan yang kami sampaikan ini nantinya bisa disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Pemprov Kalteng," jelasnya.
Baca juga: Pemerintah di Kalteng diminta fasilitasi salat minta hujan
Baca juga: Asap pekat di Sungai Mentaya Kalteng rawan picu kecelakaan

Pewarta: Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sinergi BI dan TNI layani pengobatan gratis akibat asap

Komentar