counter

Kemenkeu : eksplorasi energi panas bumi melalui Government Drilling

Kemenkeu : eksplorasi energi panas bumi melalui Government Drilling

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata (tengah) dalam diskusi media di Jakarta, Rabu (18/9/2019) (ANTARA/Satyagraha)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mendorong eksplorasi dan investasi pada sektor energi panas bumi dengan menyiapkan mitigasi risiko melalui program Government Drilling.

"Program ini membantu pemerintah dalam eksplorasi sumur baru yang selama ini mahal dan berisiko tinggi," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Isa mengatakan selama ini investasi dalam energi panas bumi di Indonesia masih terhambat karena swasta enggan mengambil risiko dalam melakukan eksplorasi sumber tenaga.

Baca juga: Arcandra : investasi satu sumur bisa capai Rp1,5 triliun

Untuk itu, ia menjelaskan, pemerintah merumuskan program Government Drilling yang bertujuan untuk menanggung risiko dalam setiap kegiatan eksplorasi.

Program ini melibatkan tiga Special Mission Vehicle (SPV) Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Geo Dipa Energi dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Tiga Badan Layanan Umum ini melakukan pendekatan aplikatif dan tata kelola industri dalam mencari sumber energi panas bumi yang meliputi perencanaan dan anggaran, pengadaan, operasional dan eksekusi.

Baca juga: Manajemen data dan tantangan investasi migas

Setelah sumber energi tersebut ditemukan, tambah dia, maka proyek ini dapat ditawarkan kepada investor yang tertarik untuk melakukan pengembangan panas bumi.

"Ketika sumur ditemukan dan secara keekonomisan cukup untuk produksi listrik, baru ditawarkan kepada pihak yang mau eksplorasi," ujar Isa.

Dengan upaya ini, Isa mengharapkan risiko dalam eksplorasi energi panas bumi, yang selama ini berbiaya mahal dan kurang diminati swasta, dapat berkurang.

"Tidak berarti swasta tidak boleh mencari sumber, boleh saja, cuma faktanya tidak banyak dan bisa dibilang tidak ada. Makanya pemerintah mau inisiasi agar investasi tidak lamban," kata Isa.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Riki Firmandha Ibrahim menyatakan kesiapan untuk mendukung program eksplorasi energi panas bumi di Indonesia.

Ia mengakui pemanfaatan energi panas bumi saat ini belum secepat negara lain seperti Filipina, Selandia Baru dan Italia yang mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Untuk itu, Riki mengharapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Geo Dipa yang direncanakan pada RAPBN 2020 sebesar Rp700 miliar dapat mendukung pengembangan energi baru terbarukan ini.

Menurut rencana, Geo Dipa sedang melakukan eksplorasi empat sumur baru yang diperkirakan mengandung sumber energi panas bumi dan telah diusulkan oleh Kementerian ESDM.

Sumur panas bumi tersebut antara lain berada di Wae Sano, Nusa Tenggara Timur, Jailolo, Halmahera, Maluku Utara, Bittuang, Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Nage, Nusa Tenggara Timur.

"Sebelumnya ada lima calon lokasi yang diusulkan pemerintah, tapi satu dicabut dan saat ini masih menunggu usulan baru," kata Riki.

Sebelumnya, Geo Dipa telah mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dieng dan WKP Patuha yang total mempunyai kapasitas 110 MW.

WKP lainnya juga sedang dalam proses pengembangan Geo Dipa yaitu Area Prospek Candradimuka, Candi Umbul Telomoyo dan Arjuno Welirang.

Dengan berbagai upaya ini, Geo Dipa mengharapkan pemenuhan target energi panas bumi sebesar 270 MW pada 2023 dapat tercapai.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkeu: standar pelaporan keuangan harus direformasi

Komentar