counter

FPKS: Pemindahan ibukota negara harus dikaji komprehensif

FPKS: Pemindahan ibukota negara harus dikaji komprehensif

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. (ANTARA /Hafidz Mubarak A)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai kebijakan pemindahan ibukota negara adalah isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif.

"Fraksi PKS sebagai stakeholder negara mengajak publik untuk ikut berpartisipasi melalui diskusi publik," kata Jazuli Juwaini dalam diskusi bertajuk "Pemindahan Ibukota Negara" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota selesaikan tugas akhir September

Dia menilai ada tiga isu strategis yang harus bisa dijelaskan Pemerintah sebagai inisiator sehingga publik paham, yaitu apa alasan mendasar perpindahan ibukota, kesiapan regulasi, dan skema pembiayaan.

Jazuli mengatakan, jangan sampai kebijakan besar ini justru memperburuk kondisi negara akibat biaya tinggi misalnya atau akibat perencanaan yang asal-asalan.

"Padahal kita punya peluang pada hal-hal lain yang seharusnya bisa kita kejar seperti bonus demografi. Intinya harus matang betul dan komprehensif dari perspektif politik, ekonomi, tata negara, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain," ujarnya.

Baca juga: Pansus petakan kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota

Menurut dia, diskusi publik harus terus dilakukan pemerintah untuk menyosialisasikan konsep usulan pemindahan ibukota.

Dia menilai, DPR pada waktunya tentu akan membahas jika pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang karena kebijakan pemindahan ibukota negara harus dengan undang-undang dan berkaitan dengan banyak undang-undang.

Baca juga: KLHK kumpulkan saran konsep ibu kota harapan

"Fraksi PKS sendiri telah mengirimkan wakil di Pansus DPR tentang Kajian Pemindahan Ibukota dan di sana setelah melalui pembahasan yang komprehensif baru kita putuskan menerima atau menolak," ujarnya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

F-PKS: Pansus Umrah kerja sama Komisi III & Komisi VIII

Komentar