counter

Pemerintah belum setuju dana abadi pesantren

Pemerintah belum setuju dana abadi pesantren

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin (tengah) saat menghadiri dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019). Raker tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan usul inisiatif DPR Fraksi PKB dan Fraksi PPP untuk kemudian dibahas Bersama Pemerintah dengan mengumpulka Daftar Isian Masalah (DIM) dan pembentukan Panitia Kerja (Panja). (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Kami minta Pasal 49 RUU Pesantren untuk ditunda
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah belum dapat menyetujui adanya dana abadi pesantren yang diatur dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren, yang masih dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi VIII DPR.

"Kami minta Pasal 49 RUU Pesantren untuk ditunda, ada tiga alasan mengapa kami belum menyetujui keberadaan dana abadi pesantren," kata Lukman Hakim dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan agenda pengambilan keputusan Tingkat I RUU Pesantren, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, pertama, keberadaan dana abadi pesantren itu menjadi beban negara dan ada dua beban yang harus dibayarkan karena harus ada biaya yang dibayarkan dan negara harus bayar kembali nilai dari dana pinjaman.

Baca juga: Komisi VIII tetap ingin ada dana hibah-pendidikan pesantren

Kedua menurut dia, dengan ada dana abadi maka pengelolaannya diberikan kepada pemerintah dan nanti ada beban pada pemerintah.

Ketiga menurut Lukman, dengan dana abadi itu dikhawatirkan belum bisa dioptimalkan penggunaannya untuk pemberdayaan pesantren.

"Dari pada andalkan dana abadi, namun bagaimana berikan afirmasi pada kementerian/lembaga untuk pengembangan pesantren," ujarnya.

Dia menilai Pasal 48 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan Pemerintah Daerah membantu pesantren dengan APBD.

Baca juga: Menyikapi RUU Pesantren

Dalam Pasal 49 ayat (1) RUU Pesantren disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren. Pasal 49 ayat (2) disebutkan Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Hingga berita ini dibuat, pembahasan RUU Pesantren masih berlangsung.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Dorong RUU Pondok Pesantren

Komentar