counter

Revisi UU KPK, Koalisi Masyarakat Kepri Anti Korupsi surati Jokowi

Revisi UU KPK, Koalisi Masyarakat Kepri Anti Korupsi surati Jokowi

Salah seorang mahasiswa yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Kepri Anti Korupsi menulis surat untuk Jokowi, mereka meminta Presiden RI itu membatalkan pemberlakuan UU KPK yang baru. ANTARA/Ogen/pri

Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Koalisi Masyarakat Kepri Anti Korupsi Provinsi Kepulauan Riau menulis surat dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo.

Isi surat itu meminta Presiden membatalkan penerapan Undang-Undang KPK yang sudah direvisi. Aksi itu dilaksanakan dalam kegiatan Panggung Aksi Dukung KPK di Kedai Kopi W&W Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Sabtu.

Baca juga: KPK harap Imam Nahrawi kooperatif ketika dipanggil
Baca juga: Masinton anggap pimpinan KPK 2015-2019 sudah tak ada
Baca juga: Akademisi: Masyarakat akan tetap percaya KPK pascarevisi


"Aksi tulis surat ke presiden ini spontanitas. Segala cara dilakukan, supaya penerapan UU KPK yang sudah direvisi dibatalkan oleh Presiden," ujar Jailani, Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Provinsi Kepri.

Pria yang merupakan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang ini mengharapkan masyarakat lainnya juga dapat melakukan hal yang sama.

Sehingga, kata dia, Presiden sebagai kepala negara bisa membatalkan penerapan regulasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya.

"Kami khawatir, pelemahan terhadap KPK akan membahayakan situasi negara. Selain gelombang aksi akan bertambah besar, yang mengancam kondusifitas Indonesia," tegasnya.

Jailani menyebut, di dalam UU KPK yang baru terdapat sejumlah pasal yang berpotensi melemahkan lembaga antirasuah itu sekaligus mengancam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di antaranya, pegawai KPK dimasukkan dalam kategori ASN, lalu penyelidikan maupun penyadapan yang dilakukan harus disetujui Dewan Pengawas.

Kemudian, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih DPR, serta KPK tidak diperbolehkan memiliki penyidik independen.

"Ini tentunya upaya melemahkan KPK. Kami tidak ingin KPK menjadi Komisi Pencegahan Korupsi atau Komisi Pembiaran Korupsi," ungkapnya.

Aksi ini turut diisi dengan diskusi tentang pelemahan KPK, pembacaan puisi, nyanyian serta penyampaian orasi.

Koalisi Masyarakat Kepri Anti Korupsi terdiri dari lintas organisasi, yakni AJI Tanjungpinang, Kepri Coruption Watch (KCW), Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Persma Kreatif FISIP Umrah, Bentan Musik Commnunity, dan Persma Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman (STAIN SAR).

Baca juga: KPK perpanjang masa tahanan Gubernur Kepri nonaktif
Baca juga: Sandiaga dukung pimpinan baru perkuat KPK

Pewarta: Ogen
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gerindra tak ingin intervensi presiden soal KPK

Komentar