Ketidakpastian tunda RKUHP dinilai ganggu legislatif-eksekutif

Ketidakpastian tunda RKUHP dinilai ganggu legislatif-eksekutif

Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Taufiqulhadi saat ditemui di gedung Parlemen Jakarta, Senin (23/9/2019) (ANTARA/ Abdu Faisal)

Itu membuat terganggu hubungan antara legislatif dan eksekutif
Jakarta (ANTARA) - Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Teuku Taufiqulhadi menilai ketidakpastian pemerintah menunda Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP mengganggu hubungan antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif.

"Saya ingin menyampaikan dalam konteks anggota DPR, bukan sebagai partai. Itu membuat terganggu hubungan antara legislatif dan eksekutif. Sudah setuju kedua pihak, kok lantas kemudian dikatakan pemerintah itu tidak setuju," ujar Taufiqulhadi di Jakarta, Senin.

Baca juga: Tokoh masyarakat tandatangani petisi desak peninjauan kembali RUU KUHP

Namun, ia mengatakan sebagai Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia tidak mempermasalahkan permintaan Presiden Jokowi itu.

"Ditunda ya oke, tidak setuju tidak apa-apa. Kami tidak ada masalah dalam konteks partai. Tapi saya ingin menyampaikan dalam konteks anggota DPR," ujar Taufiqulhadi.

Ia mengingatkan bahwa keputusan yang sudah diketuk di pembahasan tingkat I berarti di sana ada persetujuan pemerintah dan DPR.

Baca juga: DPR akui beberapa pasal RKUHP timbulkan polemik

"Bahwasannya sebelum diketuk di rapat pembahasan tingkat I, itu ditunda tidak apa-apa. Ketika diketuk di tingkat I, berarti ada di situ persetujuan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar dia.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Relawan bertemu Jokowi di Istana bahas Papua sampai RKUHP

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar