industri ada di Pulau Jawa, nah sedangkan garam itu akan kita kembangkan di NTT, NTBJakarta (ANTARA) - Kemenko Perekonomian menilai perlunya pemberian insentif atau subsidi biaya logistik untuk komoditas garam akan dapat mendukung petambak garam mendapatkan margin yang lebih baik.
Pelaksana Tugas Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan Kemenko Perekonomian Toni Nainggolan dalam diskusi Food Security Forum on Salt di Jakarta, Selasa, mengatakan biaya logistik untuk pengangkutan garam masih tinggi, terutama dari wilayah timur ke industri yang ada di Pulau Jawa.
"Memang itu masalahnya, industri ada di Pulau Jawa, nah sedangkan garam itu akan kita kembangkan di NTT, NTB. Logistik dari NTT ke Jawa sama mungkin dari Australia ke Jawa mungkin masih lebih mahal yang dari NTT," katanya.
Baca juga: Kemenko katakan hanya 30 persen garam lokal yang bisa diserap industri
Menurut Toni, jika harga garam hanya sekitar Rp700 per kg sementara biaya pengangkutan bisa mencapai Rp600 per kg, maka petambak garam akan merugi.
"Ini jadi perhatian kami, logistik harus diperbaiki untuk mengembangkan garam nasional kita," katanya.
Toni menjelaskan ke depan pemerintah akan mendorong pengembangan garam di wilayah yang sesuai dengan karakteristik pengembangan lahan garam seperti NTB dan NTT.
Pemerintah juga mendorong pengembangan garam hulu-hilir dengan pendekatan industri. Dengan demikian, petambak menghasilkan garam dengan spesifikasi yang dibutuhkan industri.
Baca juga: Harapan dan ambisi menjadikan NTT pemasok utama garam nasional
Selain itu, pengembangan garam nasional ke depan juga akan diarahkan ke diversifikasi produk, di mana garam lokal diolah jadi produk berkualitas bernilai jual tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Fredy Juwono mengatakan jika ada insentif logistik untuk garam, hal itu tentunya akan dapat dinikmati para petambak garam.
Ia menuturkan petambak garam selama ini harus menghabiskan ongkos yang cukup besar untuk mengangkut garam hingga ke gudang. Padahal, harga garam per kilogram dihargai sangat murah, bahkan beberapa waktu lalu hanya dijual Rp300 per kg.
"Kalau ada mungkin akan menekan 'cost' (biaya) logistik dan dinikmati petani. Dari ladang itu sampai berapa kali angkut gudang stok, hampir Rp100 per kg," katanya.
Fredy mengakui logistik di Indonesia memang mahal karena masih manual dan belum tersentuh mekanisasi. Terlebih, jarak yang jauh dari pusat ladang garam baru yang di luar Jawa dengan pasar utama di Pulau Jawa.
"Logistik kita pascapanen memang mahal, beda dengan di luar (negeri) dengan mekanisasi. Kita masih manual. Ini perlu upaya kami (Kemenperin) juga," katanya.
Baca juga: Tingkatkan garam berkualitas KKP terus kembangkan sentra produksi
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
