DPR Aceh setujui APBA 2020 Rp17,279 triliun

DPR Aceh setujui APBA 2020 Rp17,279 triliun

Sejumlah Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh pada sidang paripurna persetujuan pengesahan APBA 2020 di ruang sidang utama DPRA di Banda Aceh, Rabu (25/9/2019). ANTARA/M Haris SA

Ada beberapa usul dan saran yang harus ditindaklanjuti eksekutif
Banda Aceh (ANTARA) - DPR Aceh menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020 dengan komposisi pendapatan Rp15,457 triliun dan belanja Rp17,279 triliun.

Persetujuan APBA 2020 dilakukan dalam sidang paripurna DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu, setelah fraksi-fraksi DPR Aceh menyetujui APBA 2020 disahkan menjadi qanun atau peraturan daerah.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPR Aceh Muhammad Sulaiman dan dihadiri dua dari tiga wakil ketua dan 31 dari 81 Anggota Dewan Provinsi Aceh. Sidang turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah.

Fraksi-fraksi DPR Aceh yang menyetujui pengesahan APBA 2020 yakni Partai Aceh, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PAN, Partai Gerindra PKS, dan PPP.

Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al Farlaky mengatakan fraksinya menyetujui pengesahan APBA 2020 dengan catatan usul dan saran Partai Aceh diakomodasi Pemerintah Aceh.

"Ada beberapa usul dan saran yang harus ditindaklanjuti eksekutif di antaranya menolak rencana kenaikan tunjangan prestasi kerja. Peninjauan kembali alokasi anggaran untuk penasihat khusus Plt Gubernur Aceh," sebut Iskandar Usman.

Iberamsyah dari Fraksi Partai Golkar menyebutkan, persetujuan pengesahan APBA 2020 merupakan rekor tercepat yang dibuat DPR Aceh. Sebelumnya, persetujuan pengesahan selalu terlambat dan hanya dua kali pada Desember.

"Kami berharap setelah persetujuan pengesahan ini, APBA 2020 bisa dijalankan tepat waktu dan program-program anggaran dilaksanakan tepat sasaran," kata Iberamsyah.

Ketua Fraksi Gerindra PKS Abdurrahman berharap realisasi APBA benar-benar untuk menggerakkan perekonomian serta menyejahterakan masyarakat. Sebab, tujuan penganggaran pada hakikatnya semua untuk masyarakat.

"Kami juga mengingatkan eksekutif mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan APBA 2020, sehingga terwujud Pemerintah Aceh yang baik dan bersih," kata Abdurrahman.

Baca juga: Penggunaan dana desa di Aceh Barat tingkatkan hasil pertanian
Baca juga: Investor Singapura berminat bangun listrik hemat energi di Aceh Barat

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah Aceh serahkan 23 sertifikat halal bagi pelaku usaha

Komentar