Pemkab Jayawijaya belum fokus benahi kantor pemerintah

Pemkab Jayawijaya belum fokus benahi kantor pemerintah

Suasana saat demo anarkis di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (23/9). Kantor Bupati Jayawijaya juga dibakar massa aksi yang didominasi kaum pelajar SMA/sekolah sederajat. (ANTARA News Papua/HO)

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, belum fokus membenahi atau memberikan pelayanan di kantor pemerintah, karena masih konsentrasi mengembalikan situasi kamtibmas yang kondusif pascademo anarkis yang berujung pembakaran belasan unit kantor pemerintah.

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan walau pelayanan di kantor tidak berjalan, ia dan wakil tetap turun ke lapangan untuk memantau situasi.

"Saya tidak berpikir kantor dulu. Saya tetap bekerja tiap hari dengan tim untuk tangani ini. Jadi kami sewaktu-waktu kumpul untuk koordinasi menyikapi keamanan selama tugas hari ini," katanya.

Ia memastikan dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengan dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait situasi di wilayah ini.

Baca juga: Papua Terkini - Korban tewas akibat kericuhan di Wamena jadi 30 orang

"Kita harus segera lakukan persiapan. Besok kita akan bangun dapur umum untuk bantu makan para pengungsi," katanya.

Terkait pengungsi yang memilih meninggalkan Jayawijaya, pemerintah tidak akan memfasilitasi penerbangan.

Ia mengatakan penerbangan tetap saja normal, dan tidak akan memberikan pesawat hercules bagi pengungsi karena Jayawijaya sudah kondusif bagi masyarakat untuk tinggal atau menetap.

"Kalau ada anak-anak atau ibu-ibu yang sakit maka akan dibantu. Tapi kalau untuk fasilitasi masyarakat yang ingin keluar, tidak ada, karena kita yakin bisa jamin keamanan," katanya.

Baca juga: Gubernur Papua tatap muka dengan 5.000-an pengungsi di Wamena
Baca juga: Papua Terkini - Kawasan perkantoran milik Pemkab Yalimo dibakar OTK

Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkopolhukam sebut 5 agenda pembangunan di Papua

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar