Pemerintah secara fiskal mampu melaksanakan pemindahan ibu kota ituJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan pemindahan ibu kota negara akan mendukung pemerataan perekonomian di Tanah Air.
"Perpindahan (ibu kota negara) akan membantu pemerataan ekonomi," kata Syarief Abdullah Alkadrie dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pemindahan ibu kota sebagai upaya perwujudan pemerataan ekonomi itu merupakan wacana lama yang telah digaungkan oleh Presiden pertama RI Soekarno.
Ia berpendapat bahwa kebijakan pemindahan ibu kota merupakan hal yang biasa bahkan sejumlah negara seperti Australia, Brasil, dan Malaysia, memperoleh manfaat yang positif karenanya.
Baca juga: Pansus Kajian Ibu Kota Negara gelar Raker bersama pemerintah
Politisi Nasdem itu juga meyakini bahwa pemerintah secara fiskal mampu melaksanakan pemindahan ibu kota itu, apalagi tidak semuanya menggunakan APBN.
Terkait dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang akan diubah, lanjutnya, DPR RI diyakini siap untuk membahasnya dengan pihak pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp2 triliun dalam RAPBN 2020.
"Sudah ada, totalnya sekitar Rp2 triliun yang tersebar di beberapa kementerian," kata Bambang saat ditemui saat rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah membahas RAPBN 2020 di Jakarta, Senin (23/9/2019).
Bambang mengatakan anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp2 triliun ini berada di lima atau enam kementerian/lembaga dan tidak terpusat di satu kementerian tertentu.
Sebelumnya, pemerintah memastikan kebutuhan dana untuk membangun ibu kota di Kalimantan Timur sebesar Rp466 triliun. Sebanyak Rp89,4 triliun atau 19,2 persen dana tersebut berasal dari APBN.
Sisanya, Rp253,4 triliun atau 54,4 persen dari total kebutuhan dana dipenuhi melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha dan Rp123,2 triliun atau 26,4 persen berasal dari swasta.
Salah satu opsi pembiayaan tersebut dapat melalui pemanfaatan aset di Jakarta senilai Rp1.123 triliun yang sudah tidak terpakai seperti gedung DPR atau kantor pemerintahan.
Baca juga: China dan Rusia berminat investasi di ibu kota baru
Baca juga: Bappenas pastikan anggaran pemindahan ibu kota Rp2 triliun pada 2020
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
