Tiga opsi untuk pemerintah tangani WNI simpatisan ISIS

Tiga opsi untuk pemerintah tangani WNI simpatisan ISIS

Peneliti The Habibie Center Nurina Vidya Hutagalung (tengah) dalam acara seminar bertajuk "Bicara Terorisme: Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS" yang diadakan oleh lembaga penelitian The Habibie Center di Jakarta, Jumat (27/9/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)

Jakarta (ANTARA) - Wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi dengan konflik di Suriah dan Irak telah memicu perdebatan di kalangan publik dan pengambil kebijakan.

Terkait hal itu, pemerintah Indonesia memiliki setidaknya tiga opsi untuk upaya penanganan dan pemulangan para WNI simpatisan ISIS tersebut, kata peneliti The Habibie Center Nurina Vidya Hutagalung di Jakarta, Jumat.

"Ada tiga skenario pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia terkait wacana pemulangan WNI simpatisan ISIS, yaitu pemulangan seluruhnya, pemulangan sebagian, atau sama sekali tidak ada pemulangan," ujar Vidya.

Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam acara seminar bertajuk "Bicara Terorisme: Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS" yang diadakan oleh lembaga penelitian The Habibie Center di Jakarta.

Vidya memaparkan ketiga pilihan kebijakan tersebut. Pertama, pemerintah dapat berupaya memulangkan seluruh WNI yang terdata di Suriah, baik kombatan yang berada di tahanan maupun anggota keluarga perempuan dan anak-anaknya.

"Dibanding opsi yang lain, dalam jangka pendek kebijakan memulangkan seluruh WNI yang saat ini ditampung atau ditahan di Suriah akan menjadi yang paling menantang," katanya.

Untuk itu, menurut dia, di dalam negeri, pemerintah harus mampu menyiapkan infrastruktur terkait penilaian, pemulangan, dan penampungan sementara bagi para WNI simpatisan ISIS.

Pilihan kedua, pemerintah Indonesia dapat tidak memfasilitasi dan menolak pemulangan WNI simpatisan ISIS.

"Dibandingkan opsi yang lain, dalam jangka pendek, pilihan kebijakan ini akan menjadi yang paling mudah dan murah. Namun, dalam jangka panjang, pilihan kebijakan ini akan sangat merugikan," ucap Vidya.

Dia menyebut pilihan kebijakan tersebut bersifat merugikan sebab pemerintah akan mendapat tekanan luas karena dianggap mengabaikan aspek kemanusiaan dan bertindak preventif dalam penanganan para WNI simpatisan ISIS.

"Memburuknya kondisi kemanusiaan di kamp-kamp pengungsian dan tahanan di Suriah akan menempatkan pemerintah Indonesia di posisi sulit," jelasnya.

Pilihan ketiga, pemerintah Indonesia dapat memulangkan dulu hanya perempuan dan anak-anak yang berada di kamp-kamp pengungsian dan membiarkan para kombatan asal Indonesia yang berada di tahanan untuk sementara waktu.

"Opsi ini sepertinya yang paling mungkin diambil oleh pemerintah saat ini," ucap Vidya.

Dengan memulangkan para WNI perempuan dan anak-anak dari Suriah, lanjut dia, pemerintah Indonesia tetap menjalankan tanggung jawab untuk melindungi WNI sembari meminimalisir potensi ancaman keamanan dari para WNI yang menjadi kombatan dan terasosiasi dengan ISIS, dan untuk lebih lanjut mengelola potensi ancaman itu melalui program-program rehabilitasi, deradikalisasi, reintegrasi, pemantauan serta pengawasan.

Baca juga: Menhan: WNI simpatisan ISIS bisa pulang kalau insaf

Baca juga: Kemlu: Pemulangan WNI simpatisan ISIS rumit

Baca juga: BNPT diskusikan pemulangan WNI simpatisan ISIS di interparlemen

 

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imparsial: pencabutan warga negara tidak menyelesaikan masalah terorisme

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar