"Kami sukarelawan dari berbagai organisasi bersilaturahmi dengan beliau, memberikan dukungan, memberikan simpati, dan juga memberikan penguatan pada pertimbangan," kata Rizal Mallarangeng di lingkungan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.
Rizal datang bersama dengan sekitar 21 sukarelawan lain yang berasal dari Jakarta dan berdialog dengan Presiden Jokowi selama sekitar 2,5 jam.
"Tidak ada keputusan yang diambil dan memang beliau tidak meminta untuk diputuskan," kata Rizal.
Ia menambahkan, "Akan tetapi, ditimbang-timbang dari berbagai perspektif apa yang terjadi pada masalah beliau di Papua, apa yang bisa kami sumbangkan? Apa yang terjadi dengan demonstrasi di Jakarta? Berbagai daerah soal UU KPK, RKUHP, itu 'kan menimbang-nimbang dari berbagai perspektif."
Sukarelawan dari Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi) Dedy Mawardi mengatakan bahwa Presiden sangat terbuka pada usulan dari siapa pun.
Baca juga: Presiden Jokowi diminta lakukan langkah konkret atasi kerusuhan Wamena
"Nanti setelah kami ini akan dipanggil lagi dari teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman yang lain, kami berharap kita semua ini sama-sama berpikir tentang bangsa ke depan. Jadi, tidak ada yang harus dikalahkan, tidak ada yang harus dimenangkan, kita cari solusi yang terbaiklah," kata Dedy.
Menurut Dedy, saat ini Presiden belum memutuskan apa pun mengenai sejumlah persoalan yang dihadapi. Akan tetapi, keputusan itu akan diambil dari seluruh lapisan di tengah masyarakat.
"Yang kita harapkan adalah semuanya dengan tenang supaya jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan yang sebenarnya baik. Mahasiswa ini baik, dia harus kritis dan itu persyaratan sebenarnya. Kalau mahasiswa sudah tidak kritis lagi, saya pikir ada yang salah dengan republik ini," ungkap Dedi.
Sementara itu, Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Ammarsjah memandang perlu terus berdialog.
Memperkuat dialog terus-menerus untuk soal-soal yang sangat krusial saat ini. UU KPK, misalnya, pihaknya juga memberikan masukan-masukan dari berbagai macam aspek, dari aspek yuridis, filosofis, ada aspek sosiologis.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil desak Jokowi tarik pembahasan RUU KKS
"Akan tetapi, intinya kami sebagai sukarelawannya Pak Jokowi memberikan keleluasaan kepada beliau untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih terjadi di seluruh Indonesia," kata Ammarsjah.
Menurut Rizal, sukarelawan akan selalu berdiri di belakang Jokowi, apa pun yang diputuskannya.
"Cuma kami juga menyayangkan kalau adik-adik kami mahasiswa yang diundang itu tidak hadir karena dengan tidak hadir 'kan tidak tahu apa yang sebetulnya diinginkan oleh Pak Jokowi," kata Ammarsjah menambahkan.
Ia mengimbau mahasiswa untuk segera membuka dialog.
"Kalau dialog itu akan dilakukan oleh kawan-kawan dengan Presiden, 'kan tidak mungkin juga di Monas dan diliput oleh media," jelas Ammarsjah.
Rizal menambahkan, "Sukarelawan siap kapan saja dan di mana saja."
Baca juga: Pukat UGM minta Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK
Presiden Jokowi awalnya akan bertemu dengan mahasiswa dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Istana Keperesidenan pad hari Jumat. Namun, rencana tersebut batal.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan bahwa dalam menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, BEM SI meminta agar pertemuan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.
Selain itu, BEM SI juga meminta Presiden Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam "Maklumat Tuntaskan Reformasi" secara tegas dan tuntas.
Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah mengatakan bahwa tuntutan mahasiswa telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
