diri agar tidak mengeluarkan ucapan dan atau tindakan yang bersifat provokatif, agitatif serta anarkis.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu. Pernyataan itu menyikapi aksi demonstrasi terkait polemik di bidang perundang-undangan diantaranya revisi UU KPK, pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Minerba serta RUU Pertanahan yang telah berkembang dan dikhawatirkan menjadi konflik berkepanjangan.
Baca juga: Nasir: Temukan pelaku penembakan korban demo mahasiswa Kendari
Serta mempertimbangkan dan menyikapi kondisi terkini yang dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat serta mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kami juga mengimbau kepada semua pihak yang berbeda pandangan untuk saling melakukan dialog sebagai wujud penyampaian aspirasi secara demokratis guna menyelesaikan konflik yang terjadi," tambah dia.
Baca juga: PB HMI ajak mahasiswa tempuh langkah konstitusional sikapi UU KPK
Forum rektor juga mendorong penguatan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel dan akuntabel.
Kemudian, mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara luas dan menyeluruh untuk setiap perubahan perundangan kepada seluruh komponen masyarakat.
"Kami juga mengajak seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk turut berkontribusi menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi," kata dia.
Pewarta: Indriani
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019
