Politisi PKS: Lebih baik UU KPK digugat ke MK

Politisi PKS: Lebih baik UU KPK digugat ke MK

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Nasir Djamil (ANTARA/Ismar Patrizki)

Itu lebih bagus. Jadi nanti akan ada pemikiran-pemikiran lain."
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mengatakan lebih baik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru direvisi digugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Itu lebih bagus. Jadi nanti akan ada pemikiran-pemikiran lain," kata Nasir saat ditemui seusai pelantikan anggota DPR/DPD/MPR di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: MK gelar sidang pendahuluan pertama uji materi revisi UU KPK

Baca juga: Hakim MK pertanyakan kerugian pemohon uji materi revisi UU KPK

Baca juga: Presiden: Jangan ragukan komitmen saya kepada demokrasi


Politisi asal Aceh itu mengatakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi lebih baik daripada Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengembalikan Undang-Undang KPK yang belum direvisi.

Menurut Nasir, bila Presiden Joko Widodo memilih peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menyelesaikan polemik KPK, bisa jadi malah berdampak buruk.

"Kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, saya khawatir nanti seperti senjata makan tuan," kata Nasir tanpa menjelaskan apa yang dia maksud sebagai "senjata makan tuan".

Baca juga: Aksi menolak UU KPK masih berlanjut di Aceh

Baca juga: Yasonna tidak setuju usulan perppu untuk revisi UU KPK

Baca juga: KPK mengidentifikasi 26 persoalan dalam revisi UU KPK


Sebanyak 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD periode 2019-2024 mengikuti pelantikan yang diadakan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Pelantikan anggota DPR/DPD/MPR dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tamu undangan lainnya.

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden pastikan tidak terbitkan Perppu KPK

Komentar