Bawaslu Riau tandatangani NPHD Pilkada 2020 untuk enam kabupaten

Bawaslu Riau tandatangani NPHD Pilkada 2020 untuk enam kabupaten

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau sosialisasikan anggaran yang di usulkan oleh penyelenggara pada persiapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dalam kunjungan kerjanya di Kuantan Singingi Senin (22/7). (Vera Lusiana)

Besaran nominal dana NPHD untuk Bawaslu kabupaten yang telah ditandatangani Bengkalis Rp10 miliar, Rokan Hilir Rp13 miliar, Pelalawan Rp13,9 miliar, Siak Rp10,8 miliar, Kepulauan Meranti Rp9 miliar, Kota Dumai Rp8,72 miliar.
Pekanbaru (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau menuntaskan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada Tahun 2020 di enam kabupaten setempat.

"Hingga hari ini sudah enam kabupaten yang telah melakukan penandatanganan NPHD, dan sisanya tiga kabupaten masih dalam proses," kata Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan saat menyampaikan laporannya kepada Bupati Bengkalis di Pekanbaru, Selasa.

Penandatanganan itu sendiri dilakukan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan disaksikan anggota Bawaslu Riau Neil Antariksa dan Kepala Sekretariat Bawaslu Riau Anderson.

Tampak hadir ketua dan sekretaris KPU Provinsi Riau, Ilham M. Yasir, dan Rudinal B, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, Plh Sekda, Heri Indra Putra, kepala BPKD, Aulia, Plt Kepala Bappeda Uhelmi, dan Kepala Kesbangpol Hermanto Baran.

Menurut Rusidi, besar nominal dana NPHD untuk Bawaslu kabupaten yang telah ditandatangani Bengkalis Rp10 miliar, Rokan Hilir Rp13 miliar, Pelalawan Rp13,9 miliar, Siak Rp10,8 miliar, Kepulauan Meranti Rp9 miliar, Kota Dumai Rp8,72 miliar.

Sementara itu NPHD yang masih dalam tahap pembahasan yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hulu.

"Usulan anggaran NPHD ini berdasarkan kebutuhan bukan keinginan dari penyelenggaraan pemilu. Melalui proses yang baik, KPU dan Bawaslu harus menggunakan ini dengan baik dan benar, sehingga pemilu terselenggara dengan sukses," ujar Rusidi.

Rusidi menjelaskan bahwa di tiap-tiap kabupaten memiliki besaran nominal NPHD berbeda-beda. Hal ini disebabkan di tiap daerah atau kabupaten memiliki jumlah pengawas dan kebutuhannya yang berbeda-beda pula," ujarnya lagi.

Sementara Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin menyampaikan harapannya agar pilkada nanti berkualitas, berintegritas serta menjaga netralitas, sehingga Pilkada dapat berjalan sukses.

"Kita ingin Pemda, KPU, Bawaslu saling mengingatkan, berkoordinasi, dan berhati-hati menggunakan anggaran sesuai dengan kewenangan dan UU yang berlaku," tambah Bupati.
 

Pewarta: Vera Lusiana
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendagri usulkan alat proteksi COVID-19 wajib sebagai alat peraga kampanye

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar