Untuk menutup defisit anggaran akan dilakukan melalui pembiayaan nettoYogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta merencanakan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber bisa mencapai Rp1,7 triliun pada APBD 2020 seperti disampaikan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam nota pengantar kebijakan umum anggaran 2020.
“Proses pembahasan anggaran diharapkan bisa sesuai dengan rencana. Apalagi di DPRD Kota Yogyakarta pun sudah memiliki alat kelengkapan untuk mendukung pembahasan anggaran,” kata Haryadi usai menyampaikan nota pengantar kebijakan anggaran di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, rencana pendapatan daerah tersebut berasal dari tiga sumber yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp683,8 miliar, dana perimbangan Rp897,8 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp181 miliar.
Meskipun demikian pada anggaran 2020 diperkirakan masih akan terjadi defisit sebesar Rp136,3 miliar karena Pemkot Yogyakarta merencanakan anggaran belanja sebesar Rp1,89 triliun, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp775,6 miliar dan belanja langsung Rp1,12 triliun.
“Untuk menutup defisit anggaran akan dilakukan melalui pembiayaan netto,” katanya.
Sementara itu, tujuh prioritas pembangunan pada 2020 meliputi pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup dan pemantapan kinerja aparatur sipil negara.
“Pada 2020 Pemerintah Kota Yogyakarta akan berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik ASN maupun masyarakat umum, termasuk pemerataan dan peningkatan ekonomi,” katanya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi, lanjut dia, sangat penting dilakukan untuk menghadapi berbagai perubahan di Kota Yogyakarta, di antaranya penataan Kawasan Malioboro hingga pengembangan Stasiun Tugu.
“Dan yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan digitalisasi untuk peningkatan pelayanan publik,” katanya.
Baca juga: Ini harapan pemerintah atas keberadaan tol laut, hapus blok ekonomi
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
