Menteri PPN sebut ibu kota baru berkapasitas 3 juta penduduk

Menteri PPN sebut ibu kota baru berkapasitas 3 juta penduduk

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (3/10/2019). ANTARA/AstridFaidlatulHabibah

Masih ada 180 ribu hektare yang dicadangkan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan ibu kota baru yang akan terletak di perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berkapasitas hingga 3 juta penduduk.

Ia menuturkan desain ibu kota baru pada tahap awal memang hanya berkapasitas untuk 1,5 juta orang dengan luas wilayah 40 ribu hektare, namun masih bisa diperluas hingga 180 ribu hektare setelah tahap awal tersebut selesai pembangunannya.

“Masih ada 180 ribu hektare yang dicadangkan. Itu bisa di atas 1,5 juta bisa sampai dua kali lipat sekitar tiga juta. PNS yang pindah perkiraannya sekitar hampir 200 ribu itu sudah termasuk di 1,5 juta,” katanya di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Bappenas: Pindah ibu kota, pendekatan baru kurangi kesenjangan daerah

Di sisi lain, berbagai perkembangan dan pembangunan yang dilakukan akan tetap terkendali sehingga tidak merugikan lingkungan aslinya, antara lain dengan membatasi kegiatannya yaitu hanya untuk kantor pemerintahan, pendidikan, dan lainnya.

“Kotanya inklusif tapi perkembangan dan pertumbuhannya ada kendali supaya tidak melebar ke mana-mana jadi tidak dilepas untuk semua sektor,” ujarnya.

Bambang menyebutkan nantinya ibu kota baru juga akan menjadi salah satu tujuan urbanisasi sehingga daerah yang tadinya sedikit sekali penghuninya menjadi kota dengan kepadatan tertentu.

Hal tersebut juga menjadi alasan bagi pemerintah untuk membangun ibu kota baru dengan berbagai jenis infrastruktur yang terdepan dan terbaik sehingga bisa menjadi referensi bagi kota lainnya.

“Misalnya airnya bisa langsung diminum, gasnya langsung jaringan ke setiap rumah, saluran pembuangan juga setiap rumah ada saluran langsung ke pengelolaan air limbahnya, dan transportasi publiknya juga yang berbasis rel,” katanya.

Selain itu, Bambang menuturkan pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam menentukan gagasan desain kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang bertujuan untuk memperoleh berbagai ide dari talent terbaik tentang perencanaan kota.

“Pemerintah punya dasarnya tapi kan kita ingin melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Kita meminta ide dari para pihak terbaik tentang perencanaan kota supaya mereka mengamatinya dan kita pilih lalu kita terapkan ke master plan,” ujarnya.

Baca juga: Sayembara desain ibu kota baru diluncurkan, hadiahnya capai Rp5 miliar
Baca juga: Bank Dunia ingatkan urbanisasi dapat dorong kesejahteraan Indonesia

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PPN rombak 43 regulasi untuk pindahkan Ibu Kota

Komentar