Walau bukan lagi lembaga tertinggi negara yang dulu berwenang mengangkat dan memberhentikan presiden sebagai mandatarir MPR, namun posisi ketua MPR masih sangat strategis.
Kewenangannya saat ini di antaranya melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil Pemilu, mengubah dan menetapkan perubahan UUD 1945, dan melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden menjabat mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai masa masa jabatannya selesai.
Pada 2018 lalu sampai berakhirnya masa jabatan anggota legislatif periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra, Muzani sudah menjabat sebagai wakil ketua MPR.
Ia bersama Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB dan Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan dilantik berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Pada Pemilu 2019, Muzani terpilih kembali sebagai anggota DPR, lalu dia dipercaya Prabowo Subianto untuk memimpin MPR periode 2019-2024 utusan Fraksi Gerindra.
Juga baca: Fraksi Gerindra optimis Ahmad Muzani jadi Ketua MPR
Juga baca: Gerindra Galang dukungan untuk Ahmad Muzani sebagai ketua MPR
Juga baca: Gerindra berkomitmen usung Ahmad Muzani jadi ketua MPR
Rekam jejak kecakapan pria kelahiran 15 Juli 1968 dalam memimpin menjadi alasan bagi Partai Gerindra untuk memastikannya menahkodai MPR lima tahun ke depan di Jakarta.
Muzani berpengalaman memimpin sejumlah perusahaan, dalam dunia politik ia juga memimpin Fraksi Gerindra DPR selama 7,5 tahun.
Pada zaman kepemimpinannya tidak satupun dari kader partai politik berlambang kepala burung garuda yang duduk di kursi parlemen terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Suami dari Himmatul Aliyah ini pun juga telah pernah memimpin MPR pada 2018-2019.
"Ini prestasi bang Muzani, jelas Gerindra berkomitmen mengusung Ahmad Muzani sebagai ketua MPR," kata Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade, di Jakarta, Rabu.
Muzani memiliki karier politik cukup panjang, namun sebelum terjun ke dunia politik, ia awalnya berprofesi sebagai wartawan majalah Amanah dan penyiar radio Ramako, dari situ Muzani mengenal banyak orang dan punya koneksi yang bagus, hal itu pula yang membuatnya dekat dengan berbagai kalangan.
Sebelum berlabuh ke Gerindra Muzani dulunya bergabung dan membidani lahirnya Partai Bintang Refosmasi, bakhan ayah dari empat anak tersebut sempat menjadi ketua PBR pada 2006.
Karier politik Muzani menanjak ketika dirinya menjadi kader Gerindra dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan Lampung pada 2009 dan berhasil lolos ke Senayan sebagai anggota DPR periode 2009-2014.
Setelah duduk menjadi anggota legislatif, Muzani pun memegang sejumlah jabatan penting, pada 2009-2012 dia menjadi ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.
Pada saat yang sama, Partai Gerindra juga mempercayakan jabatan wakil ketua fraksi di DPR kepada dia.
Kemudian Muzani kembali maju pada Pemilihan Legislatif 2014, dia duduk kembali untuk periode keduanya, kala itu Muzani langsung ditunjuk menjadi Ketua Fraksi dari Partai Gerindra untuk DPR RI.
Paza periode 2014-2019, Ahmad Muzani bertugas di Komisi I yang mencakupi bidang pertahanan, luar Negeri, intelijen, komunikasi dan informatika dan juga bagian dari Badan Legislasi.
Karena kecakapannya itu pula, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menaruh kepercayaan pada Ahmad Muzani untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sampai sekarang.
Keseimbangan politikPartai Gerindra terus memperjuangkan Ahmad Muzani dapat menduduki kursi Ketua MPR RI periode, sebelum titik penentuan, parpol berlambang kepala burung Garuda itu terus menggalang dukungan dari seluruh anggota MPR RI.
Gerindra memiliki alasan khusus mengapa kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024 itu harus diperoleh partainya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan apabila kursi Ketua MPR diperoleh partainya, diyakini akan menunjukkan keseimbangan politik yang cantik dan menggambarkan keberagaman pendapat di Indonesia.
"Apabila Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR, maka tampak keseimbangan politik yang cantik, menggambarkan keberagaman pendapat di republik ini. Dengan begitu rekonsiliasi nasional mendapatkan titik awal yang baik," kata Riza Patria.
Dia mengatakan ada tiga lembaga perwakilan di tingkat nasional yaitu MPR, DPR dan DPD, Ketua DPR otomatis diambil PDI Perjuangan, sedangkan Ketua DPD dimenangkan La Nyala Mattalitti.
Karena itu menurut dia, kalau Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR, maka tampak keseimbangan politik yang cantik, menggambarkan keberagaman pendapat di Indonesia.
"Diusungnya Ahmad Muzani untuk menggambarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pasca-Pilpres yang banyak menguras energi lahir dan batin, kini telah tiba masa dimana semua pihak membina kolaborasi politik tanpa meninggalkan check and balances," ujarnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI tertua yang menjadi pimpinan sementara MPR, Abdul Wahab mengatakan ada 10 nama yang disampaikan oleh sembilan fraksi di MPR, dan satu perwakilan DPD RI.
Nama-nama tersebut yaitu Syariefuddin Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Basarah dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS, dan Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar.
Selain itu, Lestari Mukdijat dari Fraksi Partai NasDem, Muzani dari Fraksi Gerindra, Arsul Sani dari Fraksi PPP, Zulkifli Hasan dari Fraksi PAN, dan Fadel Muhamad dari kelompok DPD.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
