Pemerintah akan audit industri tekstil

Pemerintah akan audit industri tekstil

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (ANTARA/Vicki Febrianto)

Kami bersama-sama akan melakukan audit, berapa kapasitas, dan kebutuhan untuk bahan baku
Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan audit kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku industri tekstil yang ada di Indonesia, dikarenakan derasnya impor produk tekstil asal luar negeri yang masuk ke dalam negeri.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, jajarannya akan menggandeng Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, termasuk para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi pertekstilan di dalam negeri dan berada dalam satuan tugas (satgas).

"Kami bersama-sama akan melakukan audit, berapa kapasitas, dan kebutuhan untuk bahan baku," kata Enggartiasto, di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis.

Enggartiasto menjelaskan bahwa potensi kebocoran produk impor ke Indonesia tersebut, ditengarai berasal dari adanya industri dalam negeri yang tidak jujur dalam melaporkan kapasitas produksi.

Dalam waktu lebih dari tujuh bulan terakhir, lanjut Enggartiasto, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin impor tekstil bagi pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Izin impor hanya diberikan kepada pemilik API Produsen (API-P).

"Sudah lebih dari tujuh bulan ini tidak ada izin impor keluar, kok banjir di pasar," kata Enggartiasto.

Baca juga: Kemenperin fokus siapkan SDM terampil untuk industri tekstil

Baca juga: Industri tekstil inginkan Undang-Undang tentang Sandang​​​​​​

Izin yang diberikan kepada pemilik API-P, lanjut Enggartiasto, tidak bisa dihentikan begitu saja. Karena, impor yang dilakukan memang diperlukan untuk pemenuhan bahan baku, yang nantinya produk hasil industri itu diekspor ke luar negeri.

Banyaknya produk impor yang masuk diakui telah berdampak negatif bagi industri tekstil ke pasar dalam negeri. Ia menyatakan, memang masih banyak industri yang tidak jujur mengenai kapasitas industrinya.

Terlebih, saat ini telah dilakukan penyederhanaan kode Harmonized System (HS) dari 12 digit menjadi delapan digit, yang berarti ada penggabungan produk.

Industri dalam negeri yang memproduksi serat dan benang tengah digempur produk impor kain akibat adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Dengan adanya kebijakan tersebut, dinilai memberi kesempatan besar bagi importir untuk mengimpor tekstil dan produk tekstil (TPT). Jika hal tersebut terus berlanjut, diperkirakan bakal menekan industri TPT dalam negeri.

Baca juga: Kemenperin lakukan harmonisasi tarif industri tekstil nasional
 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendag jelaskan penyebab harga gula pasir masih tinggi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar