Artikel

Profil - Ahmad Basarah, doktor hukum tata negara di MPR

Oleh Zuhdiar Laeis

Profil - Ahmad Basarah, doktor hukum tata negara di MPR

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (Biro Humas MPR RI)

Jakarta (ANTARA) - Ahmad Basarah merupakan politikus kawakan dari PDI Perjuangan dengan latar belakang aktivis mahasiswa, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Mulai menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak periode 2004-2009, Basarah maju dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V.

Sosok kelahiran Jakarta, 16 Juni 1968 itu kembali lolos di Senayan untuk masa bhakti 2009-2014 dan menjadi anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.

Pada Pemilihan Umum 2014, ayah satu anak itu lolos lagi menjadi wakil rakyat, dan dipercaya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Fraksi MPR RI mewakili partainya.

Baca juga: PDI Perjuangan tidak ingin jabatan ketua MPR

Baru pada 26 Maret 2018, Basarah diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI berdasarkan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Basarah menjadi Wakil Ketua MPR bersama Ahmad Muzani dari Partai Gerindra dan Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemudian, Mahyudin (Golkar), EE. Mangindaan (Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera), dan Oesman Sapta Odang (Hanura).

Pemilu 2019 ternyata masih membawa peruntungan bagi politikus berusia 51 tahun itu yang kembali terpilih sebagai wakil rakyat untuk masa bhakti 2019-2024.

Basarah pernah menjabat Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, organisasi sayap PDI Perjuangan pada 2007-2012.

Bahkan, Megawati juga masih mempercayakan jabatan ketua fraksi dan pimpinan MPR RI kepada Basarah untuk periode mendatang.


Karier dan politik

Pendidikan formal Basarah dimulai di SD Rawa Terate 01, kemudian SMP Negeri 68 Cakung, dan SMA Negeri 36 Rawamangun, Jakarta.

Setelah itu, suami dari Iva Noviera itu melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Ilmu Sosial dan Politik (IISIP), Lenteng Agung, Jakarta dari tahun 1988-1992.

Belum puas, Basarah juga memperdalam ilmu politik di FISIP Universitas 17 Agustus (Untag), Jakarta, dari tahun 1992-1995.

Baca juga: Ahmad Basarah: Bung Karno ada di balik penemuan makam Imam Bukhari

Basarah sempat meneruskan pendidikan pascasarjana di FISIP Universitas Indonesia (UI) tahun 1998-1999 dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta pada 2007-2009.

Kemudian, gelar doktornya diraih di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dengan disertasi tentang Pancasila yang membuatnya kemudian dijuluki "Doktor Pancasila".

Basarah muda sebenarnya sudah akrab dengan dunia politik di organisasi mahasiswa GMNI yang membesarkan namanya, terutama saat masa reformasi pascalengsernya Presiden Soeharto.

Sejak kuliah, Basarah sudah terlibat dalam pergerakan mahasiswa, dan terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Presidium GMNI pada tahun 1996 yang membuatnya terlibat langsung gerakan reformasi.

Pengalaman organisasinya juga diperkuat berbagai pendidikan nonformal yang dijalaninya, seperti Kursus Guru Kader Angkatan I PDI Perjuangan, Kursus Kader Jurnalistik Presidium GMNI, Kursus Kader Pancasila Presidium GMNI, Kursus Kader Pendalaman Pancasila, dan Kursus Kader Marhaenis.

Di era reformasi, Basarah pun sudah cukup berpengalaman di politik. Tiga kali periode terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan membuktikan sepak terjang politiknya tak bisa diremehkan.

Bahkan, Basarah juga sempat disebut sebagai salah satu orang kepercayaan mendiang mantan Ketua MPR RI Taufik Kiemas, suami Megawati.

Nama Basarah makin populer saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, ketika masuk lingkaran Megawati untuk menjaring calon pendamping capres Joko Widodo kala itu.


Doktor Pancasila

Basarah juga dikenal mumpuni dalam ilmu ketatanegaraan dan Pancasila, maklum disertasinya mengangkat bahasan tentang Pancasila.

Judul disertasinya "Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan".

Dalam disertasinya, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan itu menyelidiki kedudukan Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni 1945 sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum nasional maupun tolok ukur pengujian UU di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Basarah juga hendak melakukan objektifikasi dan penyelidikan ilmiah atas kelahiran Pancasila.

Baca juga: Basarah khawatirkan Medsos ambil alih pembentukan karakter bangsa

Dalam hasil penelitiannya, Basarah menyimpulkan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sesuai Keppres Nomor 24/2016 menemukan dasar pijakan argumentasinya yang kokoh.

Tak main-main, Basarah diuji oleh para pakar yang mumpuni di bidangnya, antara lain Prof Arief Hidayat (Ketua MK waktu itu), Prof Adji Samekto (Ketua Program S3 FH Undip), Prof Mahfud MD (Ketua MK 2008-2013), Benny Riyanto (Dekan FH Undip).

Kemudian, Widodo Ekatjahjana (Guru Besar FH Universitas Jember/Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM), dan Guntur Hamzah (Guru Besar FH Univ Hasanuddin/Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi/MK).

Basarah dalam disertasinya mampu menguraikan latar belakang historis dan filosofis Pancasila dengan sangat komprehensif.

Penguasaannya tentang kepancasilaan itulah yang membuat Basarah dipercaya menjadi Wakil Ketua Tim Kerja Empat Pilar MPR periode 2009-2014.

Di MPR, Basarah selama ini juga dikenal aktif dalam setiap kegiatan sosialisasi empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1946, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh Zuhdiar Laeis
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wakil ketua MPR : Pelarangan cadar ASN, kewenangan K/L

Komentar