Jakarta (ANTARA News) - Ketua Harian ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) Uni Z Lubis mengatakan pihaknya mendukung program penghematan listrik yang dicanangkan oleh pemerintah. "Kita tidak punya pilihan lain kecuali mendukung.Industri penyiaran sangat memahami yang dihadapi oleh pemerintah mengenai krisis listrik ini," kata Uni yang dihubungi di Jakarta, Jumat. Uni mengatakan hal tersebut menanggapi imbauan Menkominfo Muhammad Nuh agar industri penyiaran televisi membatasi jam siaran untuk ikut menghemat listrik. Dia mengatakan kebijakan penghematan energi listrik bagi industri penyiaran pernah dilakukan pada saat kenaikan BBM pada 2005 dimana siaran TV dibatasi hanya sampai pukul 24.00 dan dimulai pukul 06.00. "Tapi apa yang kami cermati, (kebijakan penghematan listrik kepada industri penyiaran televisi) pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Pemerintah juga tidak pernah menghitung dan mengevaluasinya," terang Uni. Kebijakan itu menurutnya tidak berpengaruh terhadap penghematan listrik karena asumsi bahwa bila seseorang menonton televisi pada malam hari maka semua lampu di rumah tersebut akan menyala tidak lah benar. "Logikanya kalau nonton tv di kamar maka hanya kamar itu yang lampunya nyala, jadi jumlah penghematan tidak besar," jelasnya. Di stasiun tv pun tidak bisa mematikan listrik pada malam hari seperti kantor-kantor pada umumnya, karena ada divisi yang tetap bekerja yaitu pemberitaan. "Dulu kami tetap diminta ikut menghemat karena imej bahwa industri tv high profile, maka bila ikut menghemat maka bisa menjadi pesan kuat ke publik untuk menghemat," katanya. ATVSI sendiri belum pernah diajak membahas masalah penghematan listrik ini oleh Depkominfo. "Biasanya kalau masalah seperti ini, Menkominfo akan mengajak langsung kita berbicara," jelasnya. Dia mengatkaan kontribusi industri penyiaran sebagai salah satu media jurnalistik adalah terus mengkampanyekan tentang krisis listrik dengan tiap hari memberitakannya. "Setiap hari kita tidak henti memberitakan soal itu dan memberitakan dampaknya termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah soal listrik," tegasnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008