counter

India akan cabut anjuran perjalanan ke Kashmir

India akan cabut anjuran perjalanan ke Kashmir

Anggota pasukan keamanan India berpatroli di jalan terbengkalai saat pembatasan menyusul dicabutnya status hukum istimewa untuk Kashmir oleh pemerintah India, di Srinagar, Minggu (8/9/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Ismail/wsj/cfo

Srinagar, India (ANTARA) - Pemerintah India akan mencabut anjuran perjalanan ke wilayah sengketa Kashmir pada Kamis (10/10), dua bulan setelah mereka menyiagakan pasukan keamanan di sana sebelum akhirnya mencabut status khusus wilayah itu.

Pencabutan anjuran perjalanan yang dikeluarkan pada 2 Agustus lalu itu disampaikan oleh pemerintah negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim, Jammu dan Kashmir, dalam pernyataan tertulis pada Senin (7/10).

Ribuan wisatawan, peziarah, dan pekerja India pergi meninggalkan wilayah itu di awal Agustus usai pemerintah mengeluarkan peringatan keamanan atas kemungkinan serangan militan dari kelompok yang didukung Pakistan, walaupun hal itu dibantah oleh pemerintah Pakistan.

Layanan telepon dan internet diblokir seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat di beberapa area untuk mencegah terjadinya unjuk rasa, beberapa jam sebelum India mengumumkan pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir.

Sebagian pasukan penertiban di wilayah itu mulai ditarik, sementara layanan telepon dan internet masih diblokir di sebagian besar wilayah lembah Kashmir.

Media mengabarkan bahwa pada Senin kemarin, sejumlah anggota partai Konferensi Nasional pusat telah diizinkan bertemu dua pemimpin senior yang ditahan di bawah situasi siaga wilayah Jammu dan Kashmir.

Kashmir sendiri disebut "Surga di Bumi" karena dikenal dengan pemandangan alam berupa gunung-gunung, gletser, dan Danau Dal yang merupakan tempat wisata Kaisar Mughal untuk menghindari panasnya daratan India, berabad-abad lalu.

Wilayah Kashmir terbagi untuk Pakistan dan India, yang kemudian keduanya mengklaim wilayah itu secara utuh. Ada lebih dari 40.000 orang terbunuh dalam sebuah peristiwa pemberontakan di Kashmir bagian India sejak 1989.

Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi menyebut bahwa pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir diperlukan untuk mengintegrasikan wilayah itu secara penuh dengan India dan mendorong perkembangannya.

Sementara para kritikus menganggap keputusan itu justru akan memicu pengucilan lebih lanjut serta perlawanan bersenjata.

Saat ini, dengan rencana pencabutan anjuran perjalanan oleh pemerintah India, Inggris dan negara-negara lainnya tetap memberikan anjuran perjalanan yang mencegah warganya bepergian ke Jammu dan Kashmir, di mana sebuah serangan granat terjadi pada akhir pekan lalu dan melukai sepuluh orang.

Sumber: Reuters

Baca juga: Pembatasan diberlakukan kembali setelah protes Sabtu malam di Kashmir
Baca juga: India batasi akses di Kashmir setelah PM Pakistan berpidato di PBB
Baca juga: OIC sampaikan 'keprihatinan yang mendalam' mengenai Kashmir

Penerjemah: Suwanti
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

International Corner - Membedah Perjanjian Dagang Khusus RI - Pakistan

Komentar