Pelantikan Presiden semestinya disambut bahagia dan ditunggu-tunggu

Pelantikan Presiden semestinya disambut bahagia dan ditunggu-tunggu

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian (tengah) menjawab pertanyaan wartawan didampingi Guru Besar bidang Teknologi Informasi, Marsudi Kisworo (kanan) dan Guru Besar Ilmu Komputer, Richardus Eko Indrajit (kiri) di Jakarta, Kamis (10/10/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengatakan situasi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden semestinya membahagiakan dan ditunggu-tunggu masyarakat.

Ia mengibaratkan pelantikan Presiden seperti pesta pernikahan.

"Sebenarnya pelantikan Presiden itu kayak pesta kan, misalnya seperti orang mau pesta pernikahan. Itu kan situasi yang membahagiakan dan situasi yang ditunggu-tunggu," ujar Hinsa di Jakarta, Kamis.

Baca juga: KSP minta syukuran pelantikan presiden dilaksanakan secara sederhana

Eks Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Cenderawasih XVII dan masih menjadi tentara aktif itu tak habis pikir ada segelintir orang yang ingin membuat kekacauan saat akan ada pesta yang seharusnya patut untuk disyukuri pada 20 Oktober 2019 nanti.

Ia mengatakan tidak mungkin seorang pemimpin dilantik, jika tidak ada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa.

"Kita itu mau pesta tanggal 20, harusnya bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana pun pemimpin itu, pasti atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Itu harus diyakini," ujar Hinsa.

Sejumlah mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan akan beraksi unjuk rasa lagi ke jalan raya menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019.

Hal itu seperti diakui Wakil Presiden Dewan Mahasiswa UIN Jakarta, Riski Ariwibowo saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh politik di Warung Jati Timur Raya Nomor 7 Jakarta, Kamis (3/10). Riski menjelaskan alasan mengapa mahasiswa mau turun ke jalan berawal dari nurani yang terusik karena tingkah laku pemegang kekuasaan yang ia nilai telah terburu-buru mengesahkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Baca juga: Polisi: Dosen AB dan kelompok berencana gagalkan pelantikan presiden

Selaras dengan itu, Penggiat antikorupsi, Emerson Yuntho mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil akan solid bersama mahasiswa di dalam pergerakan baik aksi turun ke jalan maupun cara-cara lainnya.

Hal itu ia katakan saat ditanya soal aksi mahasiswa yang akan turun lagi ke jalan jika sampai tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK)

"Sebenarnya tidak ada yang berbeda. Untuk Perppu KPK, Koalisi Masyarakat Sipil dengan Mahasiswa solid ya," ujar Emerson usai acara "Habis Demo Terbitlah Perppu" di Jakarta, Selasa.

Ketua BSSN, Hinsa Siburian menyesalkan jika ada segelintir orang yang mau berbuat ricuh di saat pesta demokrasi dilaksanakan, karena tentu aparat keamanan negara baik kepolisian dan Tentara harus bertindak mengatasinya.

Sebab, aparat keamanan mewakili negara untuk hadir dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Menurut dia, situasi kericuhan itu darurat dan mau tidak mau aparat harus bertindak tepat untuk mengembalikan ketertiban masyarakat.

Baca juga: Jelang pelantikan presiden, KSAD: perkembangan wilayah sangat baik

Baca juga: Dema UIN Jakarta akan turun kembali jelang pelantikan presiden

Baca juga: LSI: Demo mahasiswa tidak bertujuan gagalkan pelantikan Presiden

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden akan lantik Dewas KPK pada Desember

Komentar