Pemerintah cari alternatif pendanaan melalui KPBU

Pemerintah cari alternatif pendanaan melalui KPBU

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti. ANTARA/Ahmad Wijaya/aa.

Tolong digarisbawahi kalau terbuka disini kita tetap memiliki aturan yang jelas
Jakarta (ANTARA) - Pengeluaran pemerintah untuk melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi sangatlah besar, untuk itu diperlukan cara yang tepat untuk mencari alternatif pendanaan antara lain melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti mengatakan KPBU merupakan skema tepat, karena selain bisa mencari alternatif pendanaan pembangunan bandara, juga dapat membuat kompetisi yang sehat antar pengelola bandara sehingga makin profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jika dilihat lebih jauh skema ini sangat bermanfaat sebab untuk membangun bandara pemerintah tidak perlu mengucurkan dana dari APBN. Sehingga anggaran APBN tersebut dapat dialihkan untuk membangun bandara atau sarana transportasi udara lainnya di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal)," kata Polana dalam keterangan tertulis di di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kata Menhub banyak swasta asing berminat kelola bandara Indonesia

Ia juga mengatakan hal lain yang akan didapat jika Indonesia membuka kerja sama ini yaitu menandakan kalau perekonomian negara sehat untuk investasi sehingga membuka diri masuknya investor asing. Saat ini pihaknya telah membuka dua bandara untuk dikerjasamakan dengan skema KPBU yaitu Bandara Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dan Bandara Singkawang di Kalimantan Barat.

Dijelaskan Polana bahwa untuk mekanisme ada dua yaitu yang melalui kerjasama dengan menyerahkan bandara yang telah beroperasi seperti Bandara Labuan Bajo atau dengan kerjasama yang dimulai sejak awal pembangunan hingga dilanjutkan dengan pengoperasian atau green field seperti Bandara Singkawang.

"Tolong digarisbawahi kalau terbuka disini kita tetap memiliki aturan yang jelas ya, dimana Badan Usaha Bandar Udara itu dikelola oleh Badan Hukum Indonesia (BHI). Dan sesuai aturan BKPM dengan komposisi sahamnya 51 persen miliki WNI lalu sisanya 49 persen boleh swasta atau asing," katanya.

Baca juga: Angkasa Pura I gandeng Incheon, jajaki peluang kelola bandara

Sementara itu, pengamat ekonomi Sahala Situmorang mengatakan kesempatan pihak swasta berinvestasi pada sektor bandar udara yang terbuka lebar wajib dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini utamanya karena pemerintah Indonesia juga tengah gencar meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama dengan lembaga swasta.

"Ada sejumlah dampak positif yang dapat dinikmati pihak swasta bila memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintah melalui skema KPBU. Salah satunya adalah diversifikasi pemasukan yang didapat. Pihak swasta akan mendapatkan dua jenis pendapatan, yakni sektor aeronautical dan non-aeronautikal," katanya.

Sahala mengatakan sektor aeronautikal merupakan sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional utama bandar udara, seperti biaya pelayanan penumpang, pendaratan pesawat, dan lainnya. Sementara itu, pemasukan dari sektor non-aeronautikal mencakup hal-hal yang tidak bersinggungan langsung dengan dunia penerbangan seperti penyewaan perkantoran di sekitar bandara, perparkiran, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Ini akan membuat konsorsium tertarik dapat mengatur bagi keuntungan dengan lebih tertib. Keuntungan lain yang berpotensi didapat ialah return of investment yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Banyaknya faktor-faktor terkait dalam KPBU di bidang ini membuat risiko investasi pada sektor bandar udara cukup tinggi,” katanya.

Baca juga: India lihat peluang bisnis pengelolaan bandara di Indonesia

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aa Gym imbau jaga keberkahan Ramadhan dari soal politik

Komentar