Diminta mundur dari Ketua MUI, Ma'ruf Amin: Percepat munas

Diminta mundur dari Ketua MUI, Ma'ruf Amin: Percepat munas

Wakil Presiden terpilih, KH. Ma'ruf Amin saat disambut santri dan santriwati pada acara tasyakuran dan silaturahmi lintas agama dan peletakan batu pertama pembangunan Kantor PWNU NTB di Universitas NU NTB di Jalan Pendidikan, Kota Mataram, Sabtu sore (12/10/2019). ANTARA/Nur Imansyah/aa.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin meminta agar musyawarah nasional (munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipercepat agar dirinya bisa segera menanggalkan jabatan sebagai Ketua Umum MUI.

"Mungkin munasnya dipercepat supaya nanti terus ada pimpinan yang baru karena nanti saya tidak boleh lagi merangkap ketua umum," ujar Ma'ruf di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu.

Ma'ruf melontarkan pernyataan tersebut untuk menjawab adanya desakan dari sejumlah daerah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Nusa Tenggara Barat, 11-13 Oktober 2019, untuk meminta Ketua dirinya mundur dari jabatannya pascadilantik menjadi Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019.

Pergantian ketua umum baru bisa dilakukan pada musyawarah nasional. Ma'ruf mengatakan dirinya akan mengikuti kehendak dari para perwakilan daerah yang menginginkan dirinya untuk mundur.

"Kalau kehendaknya seperti itu ya saya hanya menjalankan sampai selesai," kata Ma'ruf.

Baca juga: Pergantian Maruf Amin tak dibahas dalam rakernas MUI di NTB

Baca juga: MUI akui ada desakan Ma'ruf Amin mundur sebagai Ketua Umum

Baca juga: Ma'ruf Amin dorong elemen bangsa tangkal paham radikal


Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidowi tidak menampik adanya desakan sejumlah daerah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Nusa Tenggara Barat untuk meminta Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya pascadilantik menjadi Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019.

"Memang ada desakan agar KH Ma'ruf Amin mundur setelah dilantik sebagai Wapres, tapi kembali lagi itu tergantung kehendak daerah," ujarnya di Mataram, Kamis malam (10/10).

Ia menjelaskan, bila merujuk periodesasi masa jabatan, KH Ma'ruf Amin baru bisa meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum MUI pada 2020, namun karena KH Ma'ruf Amin dilantik sebagai Wakil Presiden maka otomatis jabatan KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI bisa langsung mundur.

"Kalau mengikui aturan organisasi bisa selesai pada saat pelantikan. Nanti bisa saja tunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau seperti apa. Tapi kembali lagi semua itu tergantung perkembangan di daerah karena intinya MUI itu musyawarah mufakat," jelas Masduki Baidowi.

Menurut Masduki, di dalam Rakernas di NTB tidak ada agenda pembahasan pergantian posisi Ketua MUI, sebab, forum tertinggi membahas pergantian posisi Ketua Umum ada di Musyawarah Nasional. Sementara Rakernas sebagai forum di bawah Munas sifatnya akan membahas program-program kerja MUI ke depan.

"Di dalam agenda MUI Pusat tidak diagendakan itu, tapi sebagai forum yang posisi dan eksistensinya berada di bawah Munas bisa saja itu dibahas. Namun kembali lagi itu semua sangat tergantung dinamika daerah seperti apa apakah ada usulan dari daerah dan bagaimana baiknya kita musyawarahkan," ucapnya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Universitas Teuku Umar Aceh segera gelar kuliah tatap muka

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar