Demokrasi Indonesia bisa monolitik bila Gerindra gabung ke Pemerintah

Demokrasi Indonesia bisa monolitik bila Gerindra gabung ke Pemerintah

Lambang Partai Golkar Biak peserta Pemilu serentak 17 April 2019.(dokumentasi Pemilu KPU)

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan demokrasi Indonesia bisa monolitik jika partai di luar koalisi pemerintah gabung setelah kalah di Pilpres, bahkan bisa saja malah Gerindra justru menjadi musuh dalam selimut di koalisi Jokowi.

"Saya tendensinya ke arah sana. Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ace kepada wartawan, di Jakarta, Minggu.

Ace mengatakan hal itu menanggapi kunjungan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas kemungkinan bergabung, bahkan soal masuk kabinet.

Menurut dia, seharusnya bagi yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi.

Bagi Ace, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.

"Dengan 63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini," katanya.

Selain itu, dalam demokrasi seharusnya semua pihak sportif. Maksudnya, kecenderungan untuk membangun bangsa harus didasarkan apa yang sudah menjadi kesepakatan atas visi misi yang telah disepakati oleh rakyat di kampanye.

Kemudian, tidak etis juga kalau Gerindra mengharapkan mendapat kursi menteri jika bergabung. Koalisi saja, kata Ace, sejak awal menyerahkan ke Jokowi soal posisi menteri untuk mereka.

"Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar panjang mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah.

Menurutnya, setiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing.

“Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan pak Jokowi atau bertahan di tagar #KamiOposisi. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan," katanya.

Menurut Mardani, meski Gerindra nanti jadi bergabung di pemerintah, maka PKS akan tetap oposisi, atau berhadapan dengan seluruh pemerintah.

"Insya Allah PKS istiqomah di #KamiOposisi. Bukan masalah jumlah tapi masalah kesebangunan dengan aspirasi rakyat. Kian sesuai dan memperjuangkan aspirasi rakyat kian kuat #KamiOposisi,” ujarnya.

Ia menegaskan, #KamiOposisi adalah mulia dan menjaga demokrasi tetap sehat.

Oposisi, kata dia, akan menjaga iklim demokrasi, serta proses "check and balances" di pemerintahan tetap berjalan.

"Harapan dan doa kami tetap dari awal untuk kesehatan demokrasi agar partai pendukung Prabowo Sandi bersama dalam #KamiOposisi," kata Mardani.

Baca juga: PAN tetap oposisi meskipun Gerindra-Demokrat gabung pemerintah

Baca juga: NasDem inginkan keberadaan oposisi kuat jalankan mekanisme kontrol

Baca juga: Pengamat: Gerindra telah jadi simbol oposisi

 

Prabowo dukung pemerintah sekalipun di luar kabinet

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar