Semarang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menobatkan Jawa Tengah menjadi provinsi terbaik dalam pembangunan ketenagakerjaan pada 2019 dengan mendapatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) sebesar 65,71.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jakarta, Senin.

Urutan kedua diduduki Provinsi Jawa Timur dengan IPK 64,74 dan terbaik ketiga adalah Sulawesi Selatan dengan IPK 64,73.

Baca juga: 13 provinsi terima penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Menaker Hanif Dhakiri dalam acara tersebut mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada daerah yang telah berhasil dalam pembangunan ketenagakerjaan.

Penghargaan diberikan dengan enam indikator utama, yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Menaker mengharapkan dengan diberikannya penghargaan tersebut dapat menjadi acuan semua daerah dalam mengembangkan ketenagakerjaan.

Selain itu, juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan.

"Semoga kegiatan ini mampu mendorong percepatan pembangunan ketenagakerjaan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota," kata Menaker.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penghargaan tersebut bukanlah segalanya.

Kendati demikian, dirinya memberikan apresiasi kepada jajarannya di Pemprov Jateng, seperti disnaker, organisasi buruh, pengusaha, dan para buruh karena dapat bekerja sama menaikkan indeks pembangunan ketenagakerjaan di Jateng menjadi lebih baik.

"Semoga dengan ini, akan mendorong ekonomi di Jateng berjalan lebih kondusif," ujarnya.

Ganjar juga menilai capaian ini menjadi satu tampilan positif yang dapat dilihat publik sehingga diharapkan akan membuka mata para calon investor untuk melirik Jawa Tengah.

"Dengan situasi kondusif dan kenyamanan industri di Jateng, maka akan membuat calon investor tertarik sehingga skenario pertumbuhan ekonomi di Jateng ke depan akan lebih mudah dilakukan," katanya.

Ganjar mengatakan masih ada sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan khususnya mengenai buruh seperti isu tentang buruh baru hanya sebatas upah.

"Capaian ini tidak hanya dalam satu indeks, namun ke depan harus dikorelasikan dengan peningkatan investasi dan kesejahteraan buruh. Kalau selama ini isu buruh hanya sebatas upah, ke depan harus diperhitungkan tentang peningkatan kesejahteraan buruh, seperti akomodasi, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya," ujarnya.

Baca juga: DKI Jakarta raih empat Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019