PPP percaya Jokowi perhatikan parpol "berkeringat" Pilpres 2019

PPP percaya Jokowi perhatikan parpol "berkeringat" Pilpres 2019

Achmad Baidowi (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Berdasarkan pengalaman lima tahun, Jokowi selalu memperhatikan pihak yang berkeringat
Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi percaya bahwa Presiden terpilih Joko Widodo akan memperhatikan partai politik yang "berkeringat" memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pemilu Presiden 2019.

"Berdasarkan pengalaman lima tahun, Jokowi selalu memperhatikan pihak yang berkeringat," kata Baidowi atau Awiek di Jakarta, Senin.

Dia mengaku, di internal Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum membahas pos-pos menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Temui Presiden, Ketua DPR tepis anggapan bicara soal koalisi

Karena itu menurut Awiek yang merupakan anggota Fraksi PPP DPR RI itu, semua parpol KIK belum tahu akan mendapatkan pos-pos di kementerian mana saja.

"Kami yang ada di koalisi saja belum bicara apa pun terkait pos di kabinet. Kami pun tidak tahu akan mendapatkan pos apa, semuanya ada di Jokowi," ujarnya.

Dia enggan menegaskan, apakah PPP setuju apabila ada parpol di luar KIK gabung dalam koalisi, karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi menentukan siapa saja yang akan menjadi mitra koalisi di pemerintahannya.

Menurut dia, wacana merapatnya parpol non-KIK, sebagai sebuah konsep dan gagasan merupakan hal yang baik, namun apakah langsung berujung pada pos kementerian, kuncinya ada pada Presiden Jokowi.

Baca juga: Soal masuk koalisi Jokowi, Gerindra utamakan kepentingan nasional

"Apakah parlemen menjadi 'mlempem'? Tugas parlemen karena tidak kehilangan nalar kritis, kami di DPR bukan tukang stempel tapi mengkiritisi program yang dianggap tidak pro-rakyat," tuturnya.

Awiek menilai saat ini oposisi yang kuat hampir sulit terwujud karena komposisi parpol di DPR dari koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah lebih dari 60 persen.

Menurut dia, kalau tidak semua parpol bergabung pemerintahan, itu hal yang baik karena mekanisme check and balances harus berjalan di parlemen.

"Karena partai koalisi pun bisa kritis terhadap program-program pemerintah yang tidak pro-rakyat," ujarnya.

Baca juga: Jokowi-Prabowo bahas potensi koalisi Gerindra

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Novel Baswedan dipolisikan, Arsul Sani: faktanya belum jelas

Komentar