Legatum: Indonesia dapat tarik investasi dengan jauhi proteksionisme

Legatum: Indonesia dapat tarik investasi dengan jauhi proteksionisme

Direktur Kebijakan Legatum Institute, Stephen Brien, di Jakarta, Selasa (15/10/2019). ANTARA/M Razi Rahman.

Selain investasi untuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan, Indonesia perlu mengganti kebijakan proteksionis
Jakarta (ANTARA) - Indonesia dinilai dapat menarik lebih banyak investasi langsung dari luar negeri dengan cara menjauhi paradigma proteksionisme dan membuat berbagai kebijakan yang ramah kepada investor asing.

"Selain investasi untuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan, Indonesia perlu mengganti kebijakan proteksionis," kata Direktur Kebijakan Legatum Institute Stephen Brien dalam diskusi tentang investasi di Jakarta, Selasa.

Menurut Stephen, berbagai regulasi yang dibuat juga harus dapat memberikan insentif fiskal bagi berbagai aktivitas bisnis.

Dalam rangka menarik investasi, ia juga menekankan pentingnya meningkatkan akses broadband internet, terus berinvestasi dalam transportasi publik, serta melanjutkan reformasi terkait kebijakan energi subsidi.

Penting pula bagi Indonesia, lanjut dia, untuk mengurangi beban bagi berbagai pelaku usaha yang akan memasuki sektor formal, meningkakan fleksibilitasi pasar tenaga kerja, membenahi keahlian tenaga kerja, serta mengurangi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang merevisi ulang DNI yang telah sempat difinalisasi pada Juli lalu.

“Kita malah sedang me-review lagi, karena nanti kita lihat apa saja yang perlu berubah,” katanya di Jakarta, Selasa. Baca juga: Menko Darmin sebut Daftar Negatif Investasi direvisi ulang

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong optimistis integrasi Indonesia dengan ekonomi internasional akan semakin meningkat karena pemerintah selama lima tahun terakhir mendorong infrastruktur sebagai fondasi utama investasi.

"Indikator daya saing infrastruktur kita menempati rangking 72 dari 141 negara. Coba bayangkan jika pemerintahan Jokowi tidak membangun infrastruktur, seberapa jauh kita akan merosot," katanya dalam forum Investasi dan Perdagangan Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa.

Baca juga: BKPM optimistis integrasi RI dengan ekonomi internasional meningkat

Baca juga: Indonesia duduki peringkat 68 dalam Indeks Global Keterbukaan Ekonomi


 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Omnibus law, UU sapujagat pangkas regulasi dan tarik investasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar