Cegah aksi radikal, masyarakat diminta kawal pelantikan Presiden

Cegah aksi radikal, masyarakat diminta kawal pelantikan Presiden

Siswa melukis wajah pasangan Presiden dan Wapres terpilih Pemilu 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Rumah Republik Aeng Aeng Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/10/2019). Aksi itu sebagai bentuk apresiasi siswa jelang pelantikan Presiden dan Wapres terpilih pada 20 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Maulana Surya/hp.

Jakarta (ANTARA) - Seluruh elemen masyarakat diajak untuk mengawal jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 untuk mencegah terjadinya aksi radikal.

"Pelantikan Presiden dan Wakil terpilih Jokowi-Amin adalah konstitusional, hasil Pilpres 2019. Kami relawan tetap kawal jalannya pelantikan," kata Relawan Duta Joko Widodo Indonesia, Billy JB Dosiwoda kepada wartawan, Rabu.

Baca juga: Pimpinan MPR temui Presiden Jokowi bahas persiapan pelantikan

Baca juga: MPR dan Presiden Jokowi matangkan rencana pelantikan 20 Oktober


Elemen masyarakat juga diminta tidak menggelar aksi demonstrasi, jelang dan saat pelantikan nanti. Hal itu untuk mencegah adanya penunggang gelap atau perusuh dalam aksi tersebut.

"Menolak dan mengimbau jangan ada aksi-aksi demo yang ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang cenderung melakukan aksi radikal dan anarkistis untuk menggagalkan pelantikan Presiden terpilih," ujar Billy.

Ketua DPC ISKA Jakarta Timur itu juga meminta aparat TNI-Polri bertugas maksimal agar pelantikan nanti berjalan sukses.

"Dan terpenting bekerja sesuai koridor HAM saat menjalankan tugas pencegahan dan persuasif dalam pengamanan dan menjaga kondusivitas jalannya pelantikan Presiden pada  20 Oktober 2019," ucapnya.

Baca juga: 30 ribu personel TNI-Polri disiagakan amankan pelantikan presiden

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau semua pihak untuk menciptakan suasana damai menjelang pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.

"Mari ciptakan suasana yang damai, aman, dan tertib. Mari kita beri kesempatan kepada Jokowi-Amin untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa sebagaimana harapan dari rakyat dalam pilpres kemarin," kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini di Jakarta, Selasa (15/10).

Helmy mengapresiasi langkah aparat yang sejak awal sudah mengantisipasi potensi gangguan keamanan menjelang pelantikan. Ia yakin pelantikan nanti akan berjalan lancar dan sukses.

"Kita percayakan kepada TNI-Polri untuk melakukan koordinasi pengamanan, dan mengajak masyarakat untuk tetap waspada," kata Helmy.

Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 akan digelar di gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10), pukul 14.30 WIB.

Usai dilantik, Jokowi dan Ma'ruf Amin akan diarak dari Patung Kuda ke Istana Merdeka. Setelah tiba di Istana Merdeka, Jokowi rencananya menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya sebagai Presiden.

Polri dan TNI menurunkan sekitar 31 ribu personel demi mengamankan sejumlah lokasi vital.

Baca juga: Tidak ada izin demo di Jakarta hingga pelantikan presiden selesai

Baca juga: Polisi siapkan pengamanan tamu negara sahabat saat pelantikan presiden

 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden akan lantik Dewas KPK pada Desember

Komentar