Anggota DPR minta pemerintah waspadai resesi global

Anggota DPR minta pemerintah waspadai resesi global

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Fatchan Subhi. ANTARA/Dokumentasi pribadi

Sejauh ini belum ada langkah nyata yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi kondisi tersebut
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Fatchan Subhi meminta pemerintah mewaspadai resesi global dengan memperhatikan analisis Bank Dunia, yang memprediksi perlambatan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada 2020-2021.

"Ancaman resesi ekonomi sudah di depan mata, namun sejauh ini belum ada langkah nyata yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi kondisi tersebut," kata Fatchan lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa memaparkan studi Bank Dunia atas prediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik sebagai dampak perang dagang Amerika Serikat-China.

Dalam laporan itu disebutkan jika rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 2018 mencapai 6,3 persen, maka tahun ini diperkirakan hanya 5,8 persen.

Kondisi pelemahan akan terus terjadi pada 2020 dan 2021 dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik hanya berkisar 5,7 persen dan 5,6 persen.

Baca juga: Pemerintah siapkan skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi

Fatchan mengatakan analisis Bank Dunia tersebut harus menjadi perhatian bersama bagi para pengambil kebijakan khususnya di bidang ekonomi.

Menurut Ketua DPP PKB Bidang Keuangan dan Perbankan, antisipasi dini perlu segera dilakukan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek maupun menyiapkan kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Politikus asal Jawa Tengah ini mengungkapkan laporan Forum Ekonomi Dunia juga menyebutkan jika peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan.

Sebelumnya daya saing Indonesia berada di peringkat 45, namun saat ini turun lima poin di peringkat 50.

"Meskipun posisi tersebut masih lebih baik dibandingkan Filipina (64), Vietnam (67), India (68), dan Laos (113), namun kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena bersamaan dengan pelambatan ekonomi akibat perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok," katanya.

Dia menekankan, itikad Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan deregulasi dalam mempermudah izin investasi harus segera dieksekusi oleh pejabat kementerian/lembaga (K/L).

Menurutnya, perubahan regulasi yang yang berkaitan dengan investasi, akan memperbesar potensi gerak ekonomi.

"Upaya meningkatkan iklim perdagangan dan investasi harus dilakukan dengan berbagai kebijakan termasuk upaya melakukan deregulasi, sebab dengan terjaganya iklim perdagangan dan investasi maka produktivitas akan tetap terjaga sehingga ekonomi tetap tumbuh," katanya.

Fatchan juga meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus terkait usaha kecil dan menengah (UKM).

Menurut dia, dalam berbagai periode krisis ekonomi di Tanah Air, terbukti UKM menjadi salah satu pilar yang tetap menjaga produktivitas ekonomi di akar rumput terus tumbuh.

"Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi dengan menyiapkan sabuk pengaman bagi mereka yang menjadi kelompok rentan yakni warga kita dengan kategori miskin dan sangat miskin. Mereka kalah kelompok yang bakal merasakan dampak langsung jika resesi ekonomi benar terjadi," pungkasnya.

Baca juga: Antisipasi resesi global, Kemenperin hapus regulasi penghambat ekspor
Baca juga: Koperasi dinilai efektif antisipasi potensi resesi, ini alasannya

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indef : UMKM bisa selamatkan Indonesia dari resesi global

Komentar