Tak larang demonstrasi, Jokowi buktikan berkomitmen pada demokrasi

Tak larang demonstrasi, Jokowi buktikan berkomitmen pada demokrasi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan sikap Presiden Jokowi yang tak melarang demonstrasi saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 semakin menegaskan sikap dan komitmen Jokowi terhadap demokrasi. ANTARA/Abdu Faisal/am.

"Itu menegaskan kejelasan sikap dan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan tetap menghormati berbagai perbedaan, karena demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi," kata Masinton.
Jakarta (ANTARA) - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak melarang demonstrasi saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober semakin menegaskan sikap dan komitmen Jokowi terhadap demokrasi.

"Itu menegaskan kejelasan sikap dan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan tetap menghormati berbagai perbedaan, karena demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi," kata Masinton, di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Tidak ada izin demo di Jakarta hingga pelantikan presiden selesai

Terkait sikap Polda Metro Jaya yang tidak akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) demonstrasi menjelang pelantikan, menurut Masinton hal itu semata-mata dalam rangka pelaksanaan tugas Polri bersama TNI mengamankan seluruh rangkaian proses pelantikan.

"Apalagi tamu-tamu perwakilan dari berbagai negara akan hadir mengikuti prosesi acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR ini.

Karena itu, kata Masinton, sudah tepat imbauan dan pembatasan yang dilakukan Polri agar tidak berdemonstrasi hingga pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober nanti.

"Imbauan tersebut harus kita maknai sebagai langkah antisipasi keamanan dan ketertiban pelaksanaan agenda negara," ujar aktivis '98 ini pula.
Baca juga: Presiden imbau unjuk rasa tidak anarkis

Masinton menegaskan, imbauan dan pembatasan demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden bukanlah pemberangusan demokrasi dan aspirasi karena pelarangan ini hanya bersifat tentatif, situasional, dan bukan berlaku permanen.

"Karena Indonesia merupakan bagian dari negara demokrasi terbesar maka momen pelantikan ini akan mendapat perhatian dunia internasional," ujarnya lagi.
Baca juga: PKB apresiasi sikap bijak Jokowi terkait demo jelang pelantikan

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden: rakyat harus paham kebijakan pemerintah

Komentar