Artikel

Lima tahun Jokowi-JK dan capaian pengelolaan perbatasan

Oleh Abdu Faisal

Lima tahun Jokowi-JK dan capaian pengelolaan perbatasan

Pasukan gabungan TNI-Polri memantau wilayah perairan Pulau Miangas, Kabupaten Kepualuan Talaud, Sulawesi Utara, Rabu (4/4/2019). Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspamputer) yang terdiri dari personel Yonif 715/Motuliato, Pos TNI AL Miangas, Polsek Miangas dan Koramil 1312-07 melakukan patroli untuk memastikan kemanan daerah pesisir pantai, permukiman warga serta objek vital dari infiltrasi pihak asing dan potensi gangguan keamanan di pulau terluar yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina tersebut. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/hp.

Jakarta (ANTARA) - Periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan berakhir 20 Oktober 2019.

Dalam periode tersebut, Presiden Jokowi pernah berujar akan membangun Indonesia dari garis depan. Presiden mengatakan pembangunan garis depan maksudnya adalah pembangunan yang menyentuh daerah pinggiran Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga.

"Kita ingin membangun Indonesia bukan hanya di Jawa saja, bukan hanya di Sumatera saja tapi kita bangun Indonesia dari depan dari pinggiran dari perbatasan. Kita ingin menjadikan pulau terdepan jadi beranda Indonesia, bukan lagi sekadar halaman belakang," kata Presiden Jokowi di Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, Selasa (18/10/2016).

Presiden ingin menjadikan pulau-pulau terdepan sebagai beranda Indonesia, bukan hanya sekadar sebagai halaman belakang. Sehingga pulau-pulau terdepan, seperti pulau Miangas, betul-betul diperhatikan dan dibangun untuk menunjukkan kedaulatan negara Indonesia tak hanya untuk dilihat negeri tetangga, namun juga terlihat di mata dunia.

"Pembangunan daerah perbatasan itu kita bukan hanya diperbaiki gerbangnya, tapi juga bagaimana aspek sosial dan ekonomi di daerah itu juga mesti dibangun," tegas Wapres JK.

Ia mengatakan pembangunan daerah perbatasan itu berguna untuk mencapai kemajuan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Baca juga: Aria Bima: Ekspresi Jokowi sebagai keseriusan lima tahun kedepan

Pembangunan tidak boleh hanya menyentuh masyarakat yang wilayahnya berdekatan dengan pusat pemerintahan saja, seperti Jawa dan Sumatera. Tetapi harus sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memasukkan pembangunan perbatasan dalam Nawacitanya yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Selama lima tahun menjabat, Presiden Jokowi telah mengunjungi sejumlah daerah perbatasan sebagai wujud komitmen pembangunan perbatasan negara.

Di antaranya adalah kunjungan ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pembangunan Bendungan Rotiklot, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dan kunjungan ke Kabupaten Merauke, Papua tahun 2015.

PLBN

Dalam kesehariannya, kawasan perbatasan dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai badan yang ditunjuk untuk mengelola batas wilayah negara sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Pasal 14.

BNPP turut bekerja membantu pemerintah melaksanakan pembangunan perbatasan di Indonesia berkoordinasi dengan 27 Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang mempunyai daya saing.

Di antara tugas BNPP adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran pembangunan perbatasan, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan perbatasan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan pembangunan perbatasan.

Baca juga: Jokowi: Saya lima tahun ke depan tidak miliki beban

BNPP dikepalai oleh Tjahjo Kumolo, yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam tugasnya, Tjahjo dibantu oleh Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK, telah membawa perubahan pada perbatasan khususnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Perubahan itu seiring dengan suksesnya program Nawacita yang menjadi program prioritas Nasional Pemerintah.

"Selama 5 (lima) tahun, Percepatan Pembangunan Perbatasan sudah dilaksanakan dengan cepat, sehingga wajah PLBN juga sudah berubah, yang semula kumuh, terisolir, tinggal kita fokus pada aspek pemeliharaannya," ujar Tjahjo di Kantor BNPP, Jakarta, Jumat (11/10).

Meski demikian, ia meminta jajarannya untuk terus mengecek dan memastikan percepatan penyediaan infrastruktur dan aspek lainnya berjalan dengan lancar dan terpelihara dengan baik.

"Kebutuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat perbatasan, masyarakat adat harus dijaga dengan baik, kemudian dicek benar sehingga percepatan penyediaan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, dan lain sebagainya, karena PLBN terpadu juga harus dilengkapi dari sisi imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan lainnya," tuturnya.

Perbatasan adalah manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Untuk menjaga kedaulatan bangsa, batas negara ini pun diatur secara hukum. Batas negara tidak hanya tentang daerah yuridis dua negara. Tapi juga keamanan, kedaulatan serta ekonomi nasional negara.

Baca juga: Lima janji Jokowi lima tahun kedepan

Karena itu, perbatasan harus dikelola secara komprehensif dan tidak parsial. Percepatan pembangunan perbatasan menjadi prioritas Presiden Jokowi sesuai Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Kegiatan pembangunan di perbatasan oleh Kementerian/Lembaga terus digalakkan dan dioptimalkan sesuai Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 yang berada di bawah koordinasi BNPP dalam upaya menegakkan kedaulatan NKRI.

Dalam rangka survei perbatasan negara, BNPP dibantu Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat melaksanakan survei pra-Investigation, Refixation and Maintenance (IRM) di sektor barat perbatasan Kalimantan-Malaysia sepanjang 248,4 km. Sementara di perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG), hingga saat ini telah dilaksanakan pembangunan dan perapatan 45 pilar batas.

Untuk tahun 2019, BNPP melakukan survei pilar Monumen Meridian (MM) di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pilar MM adalah tanda perbatasan Indonesia-PNG. Total ada 52 pilar di sepanjang Kondo hingga Jayapura. Setiap 20 km, terdapat satu pilar.

Sementara dalam pemeliharaan titik referensi, sampai saat ini BNPP telah menginventarisasi sembilan titik referensi. BNPP bersama Kementerian Pertahanan kemudian mulai membangun infrastruktur Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) di Provinsi Kalimantan Barat.

Baca juga: Pemberdayaan KUKM diperkirakan semakin berkembang lima tahun ke depan

Di tahun 2019, BNPP melakukan perintisan JIPP sepanjang 100 km serta perkerasan sepanjang 107,87 km.

Sampai dengan 2019, pemerintah telah membangun jalan paralel melintasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia sepanjang 1.920 km. Sementara di Provinsi Papua, telah dibangun jalan lintas sepanjang 918,7 km.

BNPP bersama kementerian terkait juga telah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan empat pelabuhan atau dermaga serta pembangunan tahap pertama gedung Pos AL Sei Pancang pada tahun 2016 yang dilanjutkan penyelesaiannya pada Juni 2017.

Selain Pos AL Sei Pancang, pemerintah juga telah membangun 28 Pos AL untuk pengamanan batas laut serta pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) pada tahun 2015 dan 2016 serta 14 Pos AL dibangun pada tahun 2017.

Pemerintahan di bawah komando Presiden Joko Widodo juga telah membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro mengatakan, meski secara fisik dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), ketujuh PLBN itu dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Entikong adalah salah satu pos lintas batas negara yang telah berhasil dibangun pada era (pemerintahan) Bapak Jokowi, ada tujuh PLBN yang menjalankan fungsinya untuk lalu lintas orang, barang dan jasa yang secara fisik dibangun KemenPUPR, sementara BNPP yang mengakomodir," ucap Suhajar di Pontianak, Kalimantan Barat.

Tujuh PLBN tersebut yakni tiga PLBN di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Entikong, Badau, dan Aruk; tiga PLBN di Provinsi NTT yakni Motaain, Motamassin, dan Wini; serta satu PLBN di Provinsi Papua yaitu Skouw.

Pemerintah juga berencana untuk kembali membangun 11 PLBN yang ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan sebelas Pos Lintas Batas Negara. Tahun 2019, Pemerintah kembali menargetkan terbangunnya empat dari sebelas PLBN yang diatur dalam Inpres tersebut.

"Dalam perkembangan pembangunan PLBN ini, Bapak Presiden membangun sebelas PLBN lagi, mudah-mudahan empat akan selesai tahun ini," ujar dia.

Empat PLBN yang akan dibangun yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan dua PLBN di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yakni Sei Pancang Sebatik dan Long Midang.

Sedangkan, tujuh PLBN lainnya yang akan dibangun pada tahap selanjutnya yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Oepoli di Kabupaten Kupang dan Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yetetkun Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, Long Nawang di Kabupaten Malinau, Jasa-Sei Kelik di Kabupaten Sintang, dan Labang di Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Timur. Plt. Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, mengatakan setelah pembangunan infrastruktur strategis perbatasan dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk membuka keterisolasian dan keterpencilan kawasan perbatasan maka langkah selanjutnya adalah membangun infrastruktur pelayanan dasar.

"Setelah infrastruktur membuka keterisolasian dan keterpencilan itu selesai maka tugas berikutnya adalah membangun infrastruktur pelayanan dasar," ujar Suhajar dikutip dari situs resmi BNPP.

Di bidang infrastruktur pelayanan sanitasi, pemerintah telah memfasilitasi penyediaan air bersih di kecamatan lokasi prioritas antara lain Entikong, Kobalima, dan Muara Tami. Serta penyediaan air baku di 21 lokasi prioritas antara lain Nunukan, Belu, dan Karimun.

Total dari 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 271 pengembangan jaringan air bersih Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 46 embung, 15 penyediaan air baku, dan 43 sumur.

Di bidang infrastruktur kesehatan, hingga saat ini pemerintah telah membangun 49 rumah sakit yang enam di antaranya adalah rumah sakit pratama serta 223 unit Puskesmas di lokasi prioritas.

Di bidang infrastruktur perumahan, pemerintah telah membangun 1.887 unit rumah khusus, 5.931 unit bantuan stimulan peningkatan kualitas, 2.216 unit bantuan pembangunan rumah baru swadaya, 427 unit pembangunan translokal di perbatasan, serta penataan pemukiman kumuh.

Selama lima tahun terakhir juga dibangun sarana-prasarana pemerintahan yaitu enam kantor Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten, sembilan unit kantor Kecamatan, enam unit balai pertemuan Kecamatan, satu unit balai pertemuan Kabupaten, 19 unit kantor Desa, dan sebelas unit balai pertemuan desa.

BNPP telah membangun 248 unit menara pemancar/penerima telekomunikasi (Base Tranceiver Station/BTS) di 112 Lokasi Prioritas pada sepuluh provinsi perbatasan serta penyediaan akses internet di 333 lokasi prioritas untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Menurut Tjahjo, untuk membangun wilayah perbatasan dan mengejar ketertinggalan yang ada, kehadiran BTS sangat dibutuhkan mengingat lokasi tersebut secara geopolitik sangat strategis.

"Kita ingin membangun perbatasan tapi petugas kita kalau mau telpon saja mesti roaming ke negara lain. Saya kemarin ke Skouw, mesti roaming ke Papua Nugini, saya kemarin ke Natuna, pasukan kita mesti roaming ke Singapura," ungkap Tjahjo.

BNPP bersama Kementerian terkait telah melaksanakan program dan kegiatan prioritas nasional untuk meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas manajemen, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BNPP bersama Kementerian Koperasi telah melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Bimbingan Teknis Wirausaha Pemula di kawasan perbatasan.

Dalam kegiatan bimtek itu, diberikan pembekalan dan wawasan kepada para wirausaha pemula yang akan mengelola dan mengembangkan usahanya, di tengah persiapan masyarakat perbatasan menghadapi efek domino dibukanya pelintasan darat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Baca juga: Pemberdayaan KUKM diperkirakan semakin berkembang lima tahun ke depan

Beberapa hal yang diajarkan, seperti pengelolaan keuangan atau sistem pembukuan sederhana dan penghitungan pajak. Tidak hanya itu, peserta juga diajarkan pengembangan jejaring bisnis mau pun penyusunan proposal bisnis.

Selama menjabat Kepala BNPP, Tjahjo juga sering melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah perbatasan untuk melihat lebih dekat wilayah perbatasan yang diubah menjadi lebih baik.

SKPT

Dalam kunjungan kerja itu, Tjahjo bersama Menko Polhukam Wiranto juga mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbang Dutas) di sejumlah wilayah, salah satunya di Merauke dan Morotai.

Di Morotai, fokus pembangunan adalah pada sektor perikanan dan pariwisata. Sebagai bagian dari program Gerbang Dutas itulah, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Morotai.

Melalui SKPT, kata Menko Polhukam, tangkapan tuna yang begitu banyak kemudian diproses untuk pembekuannya sehingga tidak mubazir.

Selain itu, pendapatan masyarakat nelayan juga mencapai Rp5 juta per hari karena tangkapan ikan yang tadinya harus berlayar 8 mil sekarang cukup 3 mil sudah mendapatkan ikan tuna.

Selain di Morotai, pemerintah juga membangun sembilan SKPT lainnya seperti di Natuna, Saumlaki, Nunukan, Talaud, Sabang, Moa, Tahuna, Rote Ndau, dan Merauke.

Di Merauke, Kepala BNPP Tjahjo Kumolo dan Menko Polhukam Wiranto juga fokus pada sektor pertanian lewat pembangunan pertanian terpadu. Di sana mereka juga melakukan penyerahan secara simbolis alat bantu mesin pertanian kepada petani.

Untuk mendukung kedaulatan pangan di wilayah perbatasan, BNPP bersama Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan kegiatan cetak sawah di sejumlah provinsi. Di antaranya di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Melalui Gerbang Dutas, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di wilayah Perbatasan. BNPP bersama Kementerian terkait juga mengembangkan kebijakan angkutan barang di laut atau dikenal dengan proyek tol laut.

Dari 15 trayek tol laut, delapan trayek di antaranya melewati kawasan perbatasan negara pada 13 Kabupaten.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah melaksanakan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di daerah perbatasan.

Kebijakan itu untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat serta mengurangi disparitas harga BBM agar sama harga jual ecerannya di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, kebijakan BBM satu harga sudah diterapkan di 27 titik lokasi prioritas.

Oleh Abdu Faisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembangunan Perbatasan RI Capai 90,57%

Komentar