Artikel

Mengukur capaian 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang politik

Oleh Rangga Pandu Asmara Jingga

Mengukur capaian 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang politik

Warga melintas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin di Malaka, NTT, Sabtu (18/5/2019) ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akan berakhir Minggu 20 Oktober 2019.

Selama lima tahun memimpin, sejak Oktober 2014, penting untuk dikaji apa saja program-program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang telah dicapai selama ini.

Dalam buku bertajuk Lima Tahun Maju Bersama yang dirilis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, secara gamblang publik dapat melihat pencapaian-pencapaian pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam berbagai bidang.

Publik tentu membandingkan pencapaian-pencapaian tersebut, dengan sembilan agenda Nawacita yang menjadi janji politik Jokowi-Jusuf Kalla di awal masa pemerintahannya, sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan janji politiknya.

Baca juga: Mentan beberkan capaian pemerintahan Jokowi

Berdasarkan catatan, intisari sembilan agenda Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla yang disampaikan pada awal masa kepemimpinannya yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan.

Baca juga: Istana jawab mundurnya kebebasan berekspresi dalam kepemimpinan Jokowi

Empat poin pertama dari sembilan agenda Nawacita itu pada dasarnya mencerminkan kebijakan politik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama lima tahun.

Artinya, kebijakan politik yang ditempuh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla salah satunya didasari upaya-upaya untuk mewujudkan empat poin awal Nawacita tersebut.

Dalam buku Lima Tahun Maju Bersama yang dirilis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia diketahui, selama lima tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan di bidang politik.

Dalam hal stabilitas politik dalam negeri, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus menjaga dengan mewujudkan rasa aman serta memastikan ruang dialog untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi.

Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), kehidupan demokrasi Indonesia yang diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi terus berada di titik stabil.

Pada tahun 2014 Indeks Demokrasi Indonesia tercatat berada pada 73,04 poin. Sementara pada 2015 berada pada 72,82 poin.

Pada 2016 IDI ada pada 70,09 poin, 2017 pada 72,11 poin dan 2018 berada pada 72,39 poin. Menurut pemerintah, fluktuasi Indeks Demokrasi Indonesia ini berada di titik stabil.

Sebagai sebuah gambaran, penting dilihat salah satu indikator kualitas demokrasi yakni partisipasi publik dalam pemilihan umum.

Sejarah mencatat Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu serentak yang paling kompleks di dunia, dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan perselisihan yang rendah.

Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, partisipasi pemilih meningkat cukup drastis selama lima tahun terakhir.

Jika pada 2014 lalu partisipasi pemilih sebesar 70 persen, maka pada 2019 partisipasi pemilih melonjak menjadi 80 persen.

Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu, diiringi menurunnya jumlah perselisihan terhadap hasil pemilu.

Pada 2014 perselisihan hasil pemilu berjumlah 903 buah, sedangkan pada 2019 jumlah perselisihan hasil pemilu hanya 260 buah.

Ada pun langkah memperkuat dan meningkatkan marwah wilayah perbatasan juga menjadi salah satu kebijakan politik dalam negeri pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Baca juga: Jelang akhir masa kerja Jokowi, Indonesia kembali ukir prestasi di PBB

PLBN

Selama lima tahun, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah melakukan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menyeluruh di semua titik perbatasan.

Pembangunan PLBN ini diakui banyak pihak telah meningkatkan marwah Indonesia sebagai negara yang bermartabat dan berdaulat.

Berbagai testimoni masyarakat perbatasan yang dikutip dari berbagai media juga menunjukkan adanya rasa bangga masyarakat kawasan perbatasan atas megahnya PBLN sebagai gerbang terluar Indonesia, setelah pembangunan.

Data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyebutkan PLBN yang telah dibangun mencakup tiga provinsi, tujuh kabupaten/kota dan tujuh lokasi.

Sementara itu dalam hal penanggulangan bencana, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga membawa Indonesia kian tangguh dalam menghadapi bencana.

Cara yang ditempuh adalah dengan membuka selebar-lebarnya informasi terkait potensi kebencanaan kepada publik secara lebih dini.

Selain itu, penanggulangan kebencanaan juga ditangani lebih sigap.

Baca juga: Kepuasan tinggi masyarakat optimisme sambut periode kedua Jokowi

Membangun dari pinggiran
Pembangunan dari pinggiran juga menjadi salah satu kebijakan politik dalam negeri pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama lima tahun terakhir

Hal tersebut direalisasikan salah satunya dengan membangun Bumi Cenderawasih, Papua.

Menurut pemerintah, percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua telah berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Data BPS menunjukkan pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat sebagai program prioritas nasional, berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di sana.

Indeks Pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat terus mengalami kenaikan sejak 2014 hingga di penghujung masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pada 2014, Indeks Pembangunan Manusia di Papua Barat sebesar 61 poin. Angka ini terus naik, atau tidak pernah mengalami penurunan hingga menjadi 64 poin pada 2019.

Sementara di Papua, Indeks Pembangunan Manusia pada 2014 sebesar 57 poin. Angkanya juga tidak pernah turun, hingga pada 2019 menjadi 60 poin.

Baca juga: Empat capaian terbesar sektor energi era Jokowi

Oleh Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tampilkan 67 karya foto jurnalistik era Jokowi-JK

Komentar