Jakarta (ANTARA News) - Kementerian BUMN mendorong PT Pertamina (Persero) membeli saham PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) yang saat ini dikuasai PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). "Kalau (Pertamina) memenuhi persyaratan kita akan dukung," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil, usai bertemu Jaksa Agung Hendarman Supandji, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu. Sofyan yang sowan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sosialisasi UU Anti Korupsi di lingkungan BUMN, mengisyaratkan penguasaan PT Pertamina atas Tuban Petro bisa meningkatkan bisnis perseroan. Ia menjelaskan, Tuban Petro yang menjadi salah satu aset kelolaan PPA sedang menjadi pokok pembahasan antara Kementerian BUMN dan Departemen Keuangan, terkait rencana pembubaran PPA pada Oktober 2008. Sebelumnya Dirut PT Pertamina Ari H Soemarno mengisyaratkan kesiapannya membeli Tuban Petro karena dari sisi pendanaan tidak menjadi kendala. "Dari sisi pendanaan tidak masalah, tinggal menunggu keputusan pemerintah (PPA--red)," katanya. Pada April 2002 PPA yang sebelumnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), mengambil alih kepemilikan Tuban Petro dengan persentase 70 persen dan sisanya 30 persen dimiliki oleh PT Silakencana Tirtalestari (PTST). PPA sendiri hingga kini belum memutuskan siapa yang berhak untuk membeli Tuban Petro kendati PT Pertamina sudah menyatakan ketertarikannya untuk membeli perusahaan perusahaan petrokimia terpadu ini. Di sisi lain Silakencana jika ingin menguasai kembali Tuban Petro, harus terlebih dahulu melunasi utang kepada PPA sekitar Rp3,3 triliun. Tuban Petro adalah sebuah perusahaan induk petrokimia yang didirikan untuk mengakomodasi restrukturisasi utang Grup Tirtamas Majutama sebesar Rp3,3 triliun kepada BPPN. Menurut Ari, kesanggupan mengambil alih Tuban Petro didukung kas internal yang cukup ditambah peluang mengkombinasikannya dengan pinjaman perbankan. Pertamina sendiri diutarakan Ari, siap mengalokasikan pendanaan hingga 700 juta dolar AS untuk mengambil alih Tuban Petro tersebut. Meski begitu ditambahkan Menteri Sofyan Djalil, ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi pertamina. "Belum tahu kepastian siapa PPA akan menjualnya. Selain soal Petro, PPA juga sedang kita minta membahas debitur lainnya seperti Texmaco. Pokoknya kita dengar dulu perkaranya dari PPA," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008