Kemendagri: Saatnya membangun negeri di bawah pemerintahan 2019-2024

Kemendagri: Saatnya membangun negeri di bawah pemerintahan 2019-2024

Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Jakarta, Jumat, (18/10/2019). (Puspen Kemendagri)

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengajak seluruh masyarakat agar tidak terjebak polarisasi pemilu, dan ke depannya merupakan saat untuk membangun negeri.

"Saatnya kita membangun negeri di bawah kepemimpinan pemerintahan periode 2019-2024, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sukses buat rakyat Indonesia semuanya," kata Bahtiar di Jakarta, Jumat.

Proses pemilu yang diselenggarakan sesuai konstitusi kata dia sudah selesai, dan pelantikan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Minggu sore, 20 Oktober 2019 merupakan puncak dari pesta demokrasi.

"Sesuai arahan bapak menteri, kami mengimbau masyarakat menjadikan 20 Oktober 2019 sebagai hari kemenangan bersama, justru kita bersukacita karena kita telah menjalankan pesta demokrasi yang berjalan lancar, aman, konstitusional," kata dia.

Masyarakat juga diharapkan tidak turun ke jalan apalagi menggelar aksi demonstrasi pada hari pengambilan sumpah presiden tersebut.

"Turun ke jalan untuk apa, kalau bersuka cita, bersyukur di rumah saja, karena ini kan jalan yang sudah diatur secara konstitusi, dan ini pertanda bahwa perkembangan demokrasi kita semakin sehat, suksesi kepemimpinan itu melalui proses yang konstitusional melalui pemilu," ucapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga sudah mengimbau masyarakat sebaiknya tidak memobilisasi massa saat pelantikan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

"Kita ingin memberikan imbauan kepada masyarakat sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa, massa memiliki psikologi publik, kumpulan massa bisa menjadi massa yang rusuh anarkis," kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Kalau pengumpulan massa itu berupa aksi unjuk rasa yang sesuai aturan berlaku kata Kapolri, tidak masalah, namun pengalaman beberapa waktu belakangan unjuk rasa berubah menjadi tindakan anarkis.

"Nah pengalaman kita beberapa kali terjadi, pada waktu teman-teman adik-adik mahasiswa kan aman-aman saja, malamnya mulai lempar batu, bakar, segala macam dengan senjata-senjata yang mematikan dan berbahaya," kata dia.

Aparat keamanan tidak ingin kecolongan karena pelantikan presiden adalah acara kenegaraan yang sangat konstitusional.

"Kita tahu bahwa tahapan-tahapannya sudah berjalan sesuai dengan konstitusi kita, ada Pemilu ada gugatan di MK, semua berakhir, sudah final sehingga tinggal acara pelantikan, apapun juga sebagai aparat negara TNI dan Polri pasti akan mengamankan itu," ujar Kapolri.

Baca juga: Presiden Jokowi nilai JK teman bertukar pikiran yang baik

Baca juga: Sekjen PDIP: Kepala daerah berpeluang jadi menteri

Baca juga: Presiden Jokowi akui setiap momen bersama menteri adalah spesial


Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi percaya kapasitas Ahok jadi pimpinan salah satu BUMN

Komentar