Kebijakan lingkungan harus masuk semua sektor pemerintah, kata koalisi

Kebijakan lingkungan harus masuk semua sektor pemerintah, kata koalisi

Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru (kiri) dan Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayat (kedua kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/10/2019). ANTARA/Prisca Triferna/aa.

Kalau investasi eksplotatif terus dilakukan kondisi lingkungan Indonesia dapat terus memburuk.
Jakarta (ANTARA) - Koalisi sipil yang tergabung dalam "Golongan Hutan" meminta pemerintah harus memasukkan kebijakan perlindungan lingkungan di semua sektor untuk mencapai berbagai target pengelolaan lingkungan hidup dan energi terbarukan yang ditetapkan sebelumnya.

"Kami meminta tata kelola lingkungan atau environmental governmentship dimasukkan ke semua sektor. Perlindungan terhadap lingkungan hidup itu dimasukkan ke semua sektor. Tidak hanya hutan, jadi kalau memang mau renewable energy, isu prinsip-prinsip lingkungan hidup itu dimasukkan, dipatuhi, dibuatkan pedomannya," Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru dalam konferensi pers Golongan Hutan di Jakarta Selatan, Jumat.

Kebijakan lingkungan, kata dia, harus menjadi pertimbangan dalam semua rencana pemerintah seperti pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ataupun rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur yang rencana pembangunannya dimulai pada 2020.

Tuntutan itu, katanya, tidak hanya ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Maruf Amin yang akan dilantik pada Minggu (20/10) 2019, tapi juga ditujukan kepada pemerintah daerah dan anggota legislatif di pusat dan daerah.

Monica ingin menekankan bahwa tata kelola pemerintah lingkungan, seharusnya tidak hanya menjadi permasalahan kementerian dan lembaga yang membawahi lingkungan hidup, tapi juga menjadi kewajiban bagi semua pemangku kepentingan di elite politik, mengingat rencana Presiden Joko Widodo yang akan meningkatkan jumlah investasi.

"Kita mendukung investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, kita juga mendukung investor dan investasi yang baik," kata Monica.

Pentingnya investasi yang tidak bersifat eksploitatif juga ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati, yang juga merupakan bagian dari koalisi Golongan Hutan.

Kalau investasi eksplotatif terus dilakukan, katanya, kondisi lingkungan Indonesia dapat terus memburuk.

"Sudah saatnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana ke depan pemerintah dapat menjawab berbagai krisis yang dialami oleh masyarakat maupun juga lingkungan hidup kita yang sudah semakin sakit," demikian Nur Hidayati.

Baca juga: Golongan Hutan: pemerintah baru buatlah kebijakan memihak lingkungan

Baca juga: Kearifan lokal atasi kerusakan lingkungan hidup

Baca juga: Indonesia sampaikan komitmen di sektor lingkungan dan energi di G20

Baca juga: Pengelolaan lingkungan harus pro rakyat

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden akan lantik Dewas KPK pada Desember

Komentar