Pengamat: Menteri di Kabinet Kerja jilid dua harus bekerja cepat

Pengamat: Menteri di Kabinet Kerja jilid dua harus bekerja cepat

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di halaman Masjid Baiturrahim, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Bayu Prasetyo)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Andriadi Achmad mengatakan menteri-menteri yang ditunjuk harus bisa bekerja cepat dan profesional untuk mengejar perbaikan khususnya bidang ekonomi dan reformasi birokrasi.

Sebagaimana lazimnya setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, maka langkah berikutnya pengumuman dan pembentukan serta penyusunan kabinet. Titik poin paling dinantikan adalah penentuan dan pembacaan susunan kabinet oleh Presiden Jokowi.

"Paling dinanti semua kalangan adalah pengumuman kabinet kerja jilid dua. Biasanya beberapa waktu setelah prosesi pelantikan, maka presiden segera mengumumkan susunan kabinet yang sudah difinalkan sebelumnya,” kata Alumni Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia itu dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

Andriadi menilai semua pihak saat ini dalam kondisi harap-harap cemas menantikan pengumuman kabinet kerja jilid dua sambil menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Sebagaimana komitmen Jokowi akan memberikan ruang 50 persen dari kalangan partai politik dan 50 persen dari kalangan profesional untuk mengisi kabinet kerja lima tahun ke depan.

"Saya kira semua pihak saat ini sedang menunggu pengumuman Kabinet Kerja jilid dua pascapelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tentu, membuat kalangan tertentu dalam kondisi harap-harap cemas, khususnya partai politik pendukung Jokowi dan Ma'aruf,” katanya.

Tak hanya itu kalangan profesional yang nama-namanya beredar di ranah media sosial juga sedang dalam penantian kepastian bergabung dalam kabinet, ujar Andriadi.

Seluruh partai politik (parpol) yang lolos atau tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) hampir semua merapat dan akan mendapat bagian kekuasaan dari kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, misalnya pendukung dalam pilpres lalu seperti PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, PSI, PBB, PKPI, Hanura, Perindo dan parpol pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno seperti Gerindra dan Demokrat. Sedangkan, PAN dan PKS secara terbuka sudah mendeklarasikan sebagai kekuatan oposisi di luar pemerintahan.

"Semua parpol pendukung akan mendapatkan jatah menteri atau pimpinan lembaga lainnya setingkat menteri. Tak terkecuali, Gerindra dan Demokrat dalam pilpres lalu mendukung Prabowo-Sandi. Hanya PKS dan PAN Istiqomah di jalan oposisi, ada baiknya sebagai penyeimbang sehingga ada check and balances,” kata Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC itu.

Beberapa nama belakangan santer muncul ke permukaan sebagai calon Menteri seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Yeni Wahid, Ilham Habibie, Bahlil Lahaladia, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan tokoh lainnya.

Baca juga: Oposisi masuk kabinet, PPP: "Check and balance" diperlukan

Baca juga: Lima tahun catatan pembangunan 3T Indonesia

Baca juga: Pengamat berharap menteri kabinet hanya loyal pada presiden


Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi perintahkan menteri cabut 40 permen hambat investasi

Komentar