Jumlah menteri masih sama,Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari mengharapkan Presiden Joko Widodo akan mempertahankan jumlah menteri perempuan di kabinet kerja II periode 2019 hingga 2024, yang tidak lebih sedikit dari kabinet kerja pada periode pemerintahan sebelumnya, yakni dari 2014 hingga 2019.
"Dalam menyusun menteri-menteri dalam Kabinet Kerja II, jumlah perempuan yang menduduki jabatan menteri tidak lebih rendah dari jumlah perempuan dalam Kabinet Kerja I, yaitu sembilan perempuan," kata Dian dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Dengan akan dibentuknya Kabinet Kerja II periode 2019 hingga 2024, Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan menteri perempuan dalam Kabinet Kerja I, yang memiliki kinerja yang baik untuk tetap menduduki jabatan menteri dalam Kabinet Kerja II.
Menurut Dian, menteri yang mengisi posisi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) diharapkan adalah perempuan yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pengarusutamaan gender, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghormatan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak perempuan dan hak anak.
Baca juga: Sang Perempuan dari Timur pendobrak sejarah
Di samping itu, menteri KPPPA harus memiliki kapasitas managerial untuk mengelola program dan internal KPPPA yang sangat membutuhkan peningkatan kapasitas serta bekerja sama dengan berbagai organisasi perempuan untuk mencapai target-target yang dimandatkan kepadanya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memastikan jumlah menteri di kabinet barunya akan tetap sama dengan Kabinet Kerja yang segera mengakhiri masa tugasnya.
Baca juga: Yohana Yembise sempat syok saat awal menjadi menteri
"Jumlah menteri masih sama," kata Presiden Jokowi.
Jokowi yang pada kesempatan itu didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak untuk sabar menanti pengumuman kabinet yang baru.
Dia memastikan akan ada di antara jajaran menteri Kabinet Kerja I yang masih dipertahankan untuk melanjutkan tugas-tugasnya di pemerintahan.
Baca juga: Gerakan Perempuan minta Menteri PPPA baru memahami kesetaran gender
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Hendra Agusta
Copyright © ANTARA 2019
