PUPR tetap prioritaskan program infrastruktur kerakyatan

PUPR tetap prioritaskan program infrastruktur kerakyatan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. ANTARA/HO Dokumentasi Kementerian PUPR

Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal tetap memprioritaskan berbagai program infrastruktur kerakyatan karena dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah yang selaras dengan konsep Indonesia sentris.

"Selain infrastruktur yang besar, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menteri Basuki memaparkan pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi.

Baca juga: Pembangunan infrastruktur harus terhubung kawasan industri rakyat

Selain itu, ujar dia, Kementerian PUPR juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema padat karya tunai.

Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema padat karya tunai melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).

Salah satunya adalah PISEW yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

Pada umumnya infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi yang bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh masyarakat desa setempat tidak menggunakan kontraktor.

Secara nasional dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018), PISEW telah menyentuh 1.664 kecamatan dari total target 2015-2019 sebanyak 2.564 kecamatan. Program PISEW tahun 2018 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp540 miliar.

Dari jumlah tersebut, mayoritas digunakan untuk pembangunan jalan sebesar 84,9 persen dari total anggaran atau Rp 447,69 miliar, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan drainase, jembatan, air bersih, sanitasi, dan tambatan perahu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan sentra kegiatan ekonomi pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo.

Darmin menuturkan selama ini pembangunan terlalu fokus pada infrastruktur utama (backbone) sehingga akan diubah menjadi penghubung jalan utama terhadap berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi rakyat, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK) atau strategis pariwisata nasional.

“Periode berikutnya pemerintah akan tetap bangun infrastruktur tapi dengan catatan yaitu menyambungkan backbone ini dengan sentra kegiatan ekonomi,” katanya.

Baca juga: Kementerian PUPR berkomitmen bangun infrastruktur secara transparan

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian PUPR bangun penginapan swadaya di Borobudur

Komentar