Artikel

Fadjroel Rachman, aktivis 98 yang diisukan jadi calon menteri Jokowi

Fadjroel Rachman, aktivis 98 yang diisukan jadi calon menteri Jokowi

Komisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rachman melambaikan tangan saat meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/pri.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mungkin saja merealisasikan pernyataan yang pernah dilontarkannya saat menghadiri halalbihalal aktivis 98 se-Indonesia, di Grand Ballroom Hotel Puri Sahid Jaya, Jakarta, awal Juni lalu.

Saat itu, Presiden Jokowi mencermati bahwa belum ada aktivis 98 yang duduk di kursi kabinet. Menurut Jokowi, aktivis 98 dalam perjalanannya baru berhasil duduk di level kepala daerah serta parlemen.

Kini di kabinet pemerintahan Jokowi yang baru, di periode kedua, Jokowi berpeluang menunjuk salah satu tokoh aktivis 98 Mochammad Fadjroel Rachman untuk menjadi salah satu menteri kabinetnya.

Fadjroel Rachman menjadi salah satu orang yang dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (21/10), dengan mengenakan kemeja putih, bersama sejumlah tokoh yang masuk bursa menteri.

Fajdroel mengungkapkan dirinya diajak makan siang oleh Presiden, serta menerima tugas di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Fadjroel Rachman dipanggil ke Istana Presiden, ini profilnya

Dia belum mengungkapkan tugas apa yang diberikan, namun Fadjroel berjanji akan berbicara lebih jauh kepada media jika sudah diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Fadjroel Rachman, pria kelahiran Banjarmasin, Kalsel, 17 Januari 1964, merupakan salah satu tokoh aktivis 98 yang cukup vokal kala mahasiswa berupaya menggulingkan pemerintahan Presiden Soeharto.

Kegiatan Fadjroel sebagai seorang aktivis sudah dilakoni sejak tahun 1980-an, saat mengenyam pendidikan di ITB dan UI. Fadjroel tercatat mengambil jurusan kimia di ITB, lalu manajemen keuangan di Fakultas Ekonomi UI.

Dia juga meneruskan kuliah Magister Hukum di Fakultas Hukum UI dan menjadi Doktor Ilmu Komunikasi Pascasarjana FISIP UI.

Pada masa orde baru, semasa kuliah, akibat kerap menentang pemerintahan Soeharto, Fadjroel sempat mendekam di berbagai lembaga pemasyarakatan, baik di Nusakambangan hingga di Sukamiskin, sebagai tahanan politik.

Sebagai catatan, Sukamiskin adalah penjara tempat Presiden pertama RI Soekarno ditahan pada masa penjajahan Belanda. Di sana Soekarno melahirkan buku kumpulan tulisan Di Bawah Bendera Revolusi.

Baca juga: Harta kekayaan Pratikno dan Fadjroel Rachman

Di penjara, seorang Fadjroel Rachman pun banyak melahirkan karya tulis esai, puisi dan novel.

Puisi-puisi yang dituliskan Fadjroel selama menjadi tahanan politik dibalik terali penjara, kemudian diterbitkan dalam kumpulan puisi Catatan Bawah Tanah dan Sejarah Lari Tergesa.

Pada masanya, Mochtar Lubis berminat menerbitkan puisi-puisi Fadjroel yang tercantum dalam pledoinya, kecuali dua puisi yang dianggap terlalu keras pada waktu itu.

Sementara esai-esainya dimasukkan dalam buku "Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat" dan Democracy Without the Democrats: On Freedom, Democracy and The Welfare State.

Fadjroel juga tercatat sempat melahirkan sejumlah novel.

Komisaris Utama

Puncak perlawanan Fadjroel terhadap rezim orba adalah tahun 1998, di mana kala itu mahasiswa berhasil menggulingkan pemerintahan Soeharto.

Selepas berakhirnya pemerintahan orde baru, Fadjroel tetap idealis dengan tidak masuk ke dalam partai politik. Dia tetap memilih bergelut dengan dunia aktivisme.

Pada tanggal 28 Oktober 2007 bertempat di Gedung Arsip Nasional, Jln. Gajah Mada, Jakarta, seorang Fadjroel Rachman bersama dengan teman-temannya mendeklarasikan Ikrar Kaum Muda Indonesia dengan tema sentral "Saatnya Kaum Muda Memimpin."

Dia juga aktif menjadi presenter di berbagai acara talkshow atau saresehan serta menjadi seorang pengamat politik yang sering diundang sebagai narasumber.

Selain itu, dia turut mendirikan perhimpunan berbadan hukum Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI).

Dibawah bendera GNCI, Fadjroel turut meloloskan Pemilukada Independen di Mahkamah Konstitusi pada 23 Juli 2007, meloloskan Pemilukada Independen untuk Provinsi Aceh pada tahun 2010, dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak (Effendi Gazali, Prof. Hamdi Muluk, dan lainnya) memenangkan judicial review Pemilu Serentak di Mahkamah Konstitusi.

Fadjroel sendiri pernah menjadi bakal calon Presiden independen pada 2009 silam.

Baca juga: Mantan aktivis Fadjroel Rachman diminta bantu Presiden Jokowi

Langkahnya mendeklarasikan diri sebagai bakal capres Independen dilandasi keinginannya membuka jalan bagi seluruh warga negara yang memiliki kompetensi untuk bisa menjadi seorang calon Presiden, meskipun bukan seorang kader partai dan hanya punya minim biaya.

Lama menyandang predikat sebagai pengamat politik yang vokal, nama Fadjroel kembali mencuat pada 2014 kala dirinya menjadi bagian dari Relawan Salam Dua Jari pendukung Jokowi-JK, bersama sejumlah tokoh seperti Abdee 'Slank' Negara, Addie MS, Joko Anwar, Nia Dinata, Olga Lydia, Triawan Munaf, Andien Aisyah, Adib Hidayat, Glenn Fredly, dan lain-lain.

Dia juga menjadi seorang opinion makers bagi Jokowi dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2014.

Pada tahun 2015, Fadjroel diangkat menjadi Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., yakni perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi.

Selama menjabat sebagai Komisaris Utama, Fadjroel tetap sering menjadi narasumber media terkait kirpahnya di masa lampau baik sebagai seorang aktivis maupun seorang ahli dalam komunikasi politik.

Selanjutnya pada Pilpres 2019 kemarin, Fadjroel tetap mendukung Jokowi. Fadjroel aktif membuat cuitan di Twitter atas dukungannya terhadap Jokowi.

Kini Fadjroel dipanggil Presiden ke Istana. Dia dipanggil bersama sejumlah tokoh yang mengaku diminta Jokowi menjadi menteri di kabinet mendatang.

Hingga saat ini belum diketahui pasti posisi yang akan disandang Fadjroel di pemerintahan mendatang. Fadjroel bisa menjadi seorang menteri atau juga juru bicara bagi Presiden.

Jika Fadjroel menjadi menteri bagi Jokowi, maka Jokowi merealisasikan keinginan tersiratnya agar aktivis 98 menjadi menteri di pemerintahan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Respons Istana atas penolakan terhadap Ahok di Pertamina

Komentar