Basuki kembali jadi urusi infrastruktur

Tadi juga ditandatangani tiga hal yaitu tidak menjadi kasus pidana, tidak rangkap jabatan dan tidak berkewarnegaraan ganda

Jakarta (ANTARA) - Basuki Hadimuljono kembali ditunjuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melanjutkan tugas membangun infrastruktur.

"Saya diajak ngobrol Bapak Presiden pertama untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti visi beliau yang kedua, menghubungkan apa yang kita bangun antara pariwisata, kawasan industri seperti Brebes, Magetan, Ngawi, kemudian pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi wisata, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang," kata Basuki seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Selain diminta kembali menjadi Menteri PUPR, Basuki pun melaporkan soal perkembangan sayembara konsep ibu kota baru.

Basuki Hadimuljono akan lanjutkan pembangunan infrastruktur

Baca juga: Presiden Jokowi panggil Soeharso Monoarfa dan Basuki Hadimuljono

"Beliau juga bertanya progress sayembara ibu kota baru sekarang sedang aanwijzing di lapangan saya sampaikan ada 762 peserta dan beliau surprise ini banyak pesertanya, kami survei kecil-kecilan kenapa diminati ternyata bukan karena hadiahnya tapi karena keinginan atau gengsi masuk 10 besar saja sebagai para ahli menurut mereka sudah membanggakan mungkin beliau akan bicara di depan para peserta agar ide-ide beliau bisa masuk," tutur Basuki menjelaskan.

Basuki pun sempat makan siang bersama dengan Presiden Jokowi diiringi dengan lantunan lagu Queen dan Metalica kesukaan Presiden.

Presiden Jokowi pada 16 Desember 2017 diketahui sempat menyebut Basuki sebagai bapak infrastruktur. Menurut Jokowi, tanpa bantuan Basuki, proyek-proyek infrastruktur akan sulit dijalankan.

"Tadi juga ditandatangani tiga hal yaitu tidak menjadi kasus pidana, tidak rangkap jabatan dan tidak berkewarnegaraan ganda," tambah Basuki.

Ditugasi kembali sebagai Menteri PUPR, Basuki mengaku hal tersebut adalah perintah.

Baca juga: Menteri PUPR akui sering ditelpon Jokowi tengah malam

"Jabatan adalah perintah dari atasan kalau perintah pasti saya laksanakan. Saya mohon terima kasih kepada kerja sama dan kalau besok saya dilantik mohon doanya bisa istiqomah," ujar anggota kelompok musik Elek yo Band tersebut.

Hingga saat ini sudah ada 11 orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan pada Selasa (22/11) yaitu mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI Perjuangan Juliari Batubara, mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, kader PKB Ida Fauziah, mantan ketua HIPMI Bahlil Lahadalia serta politikus partai Golkar Zainuddin Amali.

Pada Senin (21/10), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Baca juga: Jika purna tugas, dua menteri ini ingin ngajar dan buat novel

Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama.

Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.

Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton.

Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.

Baca juga: Menteri PUPR: Kabinet selanjutnya harus imbangi kecepatan Presiden