Presiden Jokowi-Yasonna Laoly tidak bicarakan soal Perppu KPK

Presiden Jokowi-Yasonna Laoly tidak bicarakan soal Perppu KPK

Calon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (22-10-2019). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dan calon Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) 2019—2024 Yasonna H. Laoly tidak membicarakan soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

"Enggak (dibicarakan) ini konsentrasi tugas-tugas pembangunan hukum," kata Yasonna saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan penerbitan Perppu KPK di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Yasonna dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjabat sebagai Menkumham.

"Tidak dibicarakan KPK, ada porsi yang lain nanti," kata Yasonna.

Baca juga: Yasonna Laoly kembali akan duduki jabatan Menkumham

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30/2002 tentang KPK per 17 Oktober 2019.

UU baru tersebut banyak dikritik karena dianggap melemahkan KPK, bahkan demo besar-besaran terjadi pada tanggal 23—24 September 2019 karena menolak revisi UU KPK tersebut.

Ia pun berterima kasih sudah dipercaya kembali untuk posisi yang sama.

"Saya betul-betul mengapresiasi kepercayaan Presiden kepada saya untuk bekerja," kata Yasonna.

Yasonna mengaku ingin merapikan sejumlah peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang.

"Hierarki perundangan itu, peraturan presiden lebih tinggi daripada perda jadi bukan lagi sifatnya executive review, nanti kita lihat bagaimana menyampaikan dalam pembentukan UU harus kita harmonissi supaya jangan bertentangan satu sama lain dengan UU di atasnya," kata Yasonna.

Yasonna sudah diambil sumpahnya sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019.

"Konsekuensinya saya mundur dari DPR," tambah Yasonna.

Baca juga: Yasonna datang ke Istana diikuti Budi Karya dan Moeldoko

Pada hari Selasa, Presiden Jokowi sudah memanggil 21 orang untuk diajak berdiskusi untuk menjabat sebagai menteri.

Mereka adalah:

1. Menteri Keuangan 2016—2019 Sri Mulyani
2. Gubernur Sulawesi Selatan 2008—2018 Syahrul Yasin Limpo
3. Menteri Sosial 2018—2019 Agus Gumiwang Kartasasmita
4. Anggota Komisi VI DPR PDI Perjuangan Juliari Batubara
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014—2019 Siti Nurbaya
6. Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa
7. Menteri PUPR 2014—2019 Basuki Hadimuljono
8. Wakil Panglima TNI 1999—2000 Jenderal (Purn) Fachrul Razi
9. Kader Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah (anggota DPR RI periode 1999—2018)
10. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia
11. Anggota DPR 2014—2019 dari Fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali
12. Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2014—2019 Abdul Halim Iskandar (PKB)
13. Menteri Hukum dan HAM 2014—2019 Yasonna Laoly
14. Menteri Perhubungan 2016—2019 Budi Karya Sumadi
15. Menteri Agraria dan Tata Ruang 2016—2019 Sofyan Djalil
16. Kepala Staf Kepresidenan 2017—2019 Moeldoko
17. Menteri Dalam Negeri 2014—2019 Tjahjo Kumolo
18. Kepala Bappenas 2016—2109 Bambang Brodjonegoro
19. Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate
20. Ketua Umum PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) Agus Suparmanto
21. Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki
22. Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto

Baca juga: Dokter Terawan "ahli cuci otak" berkemeja putih masuk Istana

Sebelumnya, pada hari Senin (21/10) juga telah hadir:

1. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md.
2. CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim
3. Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama
4. pendiri Mahaka Group Erick Thohir
5. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
6. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
7. Menteri Sekretaris Negara Pratikno
8. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
9. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo
10. Fajrul Rachman
11. Nico Harjanto

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Erick Thohir ajukan 4 nama calon Wamen BUMN kepada Presiden Jokowi

Komentar