Menteri ekonomi diharapkan genjot program jangka pendek

Menteri ekonomi diharapkan genjot program jangka pendek

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras)

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Ekonom Universitas Brawijaya Malang Nugroho Suryo Bintoro mengatakan bahwa para menteri ekonomi pada kabinet baru Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diharapkan bisa menggenjot program-program jangka pendek.

Nugroho mengatakan, pada periode sebelumnya, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla fokus pada program jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Diharapkan, kedepannya juga ada program jangka pendek prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi supaya lebih cepat.

"Program jangka pendek merupakan trigger untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga, baik program jangka panjang dan pendek, harus berjalan beriringan," kata Nugroho, kepada Antara, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

Baca juga: Indef: Pertumbuhan ekonomi merata syarat keluar jebakan kelas menengah

Nugroho mengatakan, nantinya, diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, bisa lebih merinci terkait program-program prioritas jangka pendek yang bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diproyeksikan sebesar 5,2 persen, dimana pada kuartal II 2019, ekonomi Indonesia baru tumbuh 5,05 persen.

"Pertumbuhan kita masih rendah, karena kita masih berorientasi untuk jangka panjang. Itu tidak salah, tapi jangka pendek harus tetap digenjot juga," ujar Nugroho.

Baca juga: Ekonom: Menteri ekonomi harus cegah pertumbuhan di bawah lima persen

Menurut Nugroho, beberapa program yang diharapkan menjadi fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program jangka pendek diantaranya adalah, pembukaan lapangan pekerjaan, termasuk mendorong masuknya investasi di dalam negeri.

Saat ini, ada lima prioritas kerja yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Pertumbuhan jangka pendek, itu lebih kepada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, atau bisa memberikan dampak ekonomi kurang dari satu tahun," ujar Nugroho.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pendapatan negara ditargetkan sebanyak Rp2,233,3 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun. Dari total belanja negara tersebut, ada lima program utama yang akan diprioritaskan oleh pemerintah.

Pada bidang peningkatan SDM, alokasi untuk pendidikan mencapai Rp508 triliun, dan untuk bidang kesehatan sebesar Rp132 triliun. Kemudian, pada penguatan program perlindungan sosial yang difokuskan untuk mengurangi angka kemiskinan dianggarkan sebesar Rp373 triliun.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pada 2020 dialokasikan sebesar Rp423 triliun, dan dalam upaya untuk membangun institusi birokrasi yang lebih baik, termasuk TNI, Polri, ASN pusat dan daerah dianggarkan Rp261 triliun.

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemprov Kalsel bangun Plaza Jokowi di Tahura Sultan Adam

Komentar