Jerman usulkan zona keamanan di Suriah utara

Jerman usulkan zona keamanan di Suriah utara

Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer. (Reuters)

Berlin (ANTARA) - Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer mengusulkan pembentukan zona keamanan di Suriah utara untuk melindungi warga sipil yang terlantar sekaligus memastikan bahwa serangan terhadap kelompok ISIS terus berlanjut.

"Saran saya yakni mendirikan zona keamanan yang dikendalikan secara internasional, yang melibat Turki dan Rusia," kata Kramp-Karrenbauer, yang juga pimpinan partai konservatif Angela Merkel, kepada lembaga penyiar Deutsche Welle.

Langkah ini juga harus menstabilkan kawasan tersebut sehingga warga sipil dapat beraktivitas lagi dan pengungsi yang berada di luar Suriah bisa kembali, kata Kramp-Karrenbauer.

Baca juga: Pasukan Turki akan sisir Suriah utara

Kramp-Karrenbauer menambahkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Merkel mengenai gagasan zona keamanan di Suriah utara. Ia juga telah memberitahu sekutu terpenting Jerman soal usulan tersebut.

Ini pertama kalinya pemerintah Jerman mengusulkan misi militer di Timur Tengah. Jika mengantongi dukungan Turki dan Rusia, Berlin akan mengirimkan tentara ke Suriah sebagai bagian dari misi tersebut.

Usulan Kramp-Karrenbauer dapat meningkatkan tensi dalam koalisi berkuasa Merkel saat Demokrat Sosial yang juga memerintah skeptis akan keterlibatan militer langsung di Suriah.

Kramp-Karrenbauer mempertahankan gagasannya, dengan menegaskan ia tidak bisa mendengar lagi politisi Jerman hanya berkoar bahwa mereka khawatir atas kekerasan di Suriah tanpa adanya aksi nyata. Jerman dan partai berkuasanya harus berbuat banyak dan membantu mengatasi krisis internasional tersebut, katanya.

Sumber: Reuters

Baca juga: Erdogan: Kami tak akan pernah umumkan gencatan senjata di Suriah Utara
Baca juga: Prancis ambil langkah pastikan keselamatan militernya di Suriah
Baca juga: Turki pertimbangkan kemungkinan operasi di Suriah utara

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Azis Kurmala
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bakamla: Natuna perlu pengawasan khusus

Komentar